oleh

Miris… Disaat Covid 19 Pihak Sekolah SMAN Dikota Bekasi Menahan Raport Dan LKS, Dikarenakan Belum Membayar Uang Gedung Juga SPP

Warta Sidik — Kota Bekasi

Miris dunia pendidikan di kota bekasi masih saja pihak sekolah Menahan raport dan buku LKS serta seragam lantaran siswa tersebut belum membayar.

Disaat keadaan pandemi Covid 19 para orang tua merasa menjerit untuk menutupi kebutuhan sehari hari masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dengan adanya Bansos.

Tapi masih ada pihak sekolah memungut dan meraup jutaan rupiah dari para orang tua murid dengan alasan bla bla bla… Seperti terjadi di SMAN kota Bekasi.

Tidak tanggung – tanggung pihak sekolah memungut uang Gedung dan uang SPP dengan rincian sebagai berikut :

Uang gedung atau uang  pangkal Rp 3 juta, uang sragam Rp 880 ribu, uang SPP 1 THN Rp1.860 juta. Tidak kira kira dalam keadaan Covid 19 yang semua masyarakat sedang merasakan keprihatinan ekonomi untuk berjuang bertahan hidup sehari hari berharap bantuan Bansos dari Pemerintah, ini pihak sekolah malah mencekik dengan biaya pendidikan yang sangat fantastik.

III Baca Juga :

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH Angkat Bicara Pihak SMAN Di Kota Bekasi Menari nari Diatas Tangisan Siswanya Karena Menahan Raport Dan Buku LKS

Apakah pihak sekolah dibekasi tuli atau memang sengaja ditulikan dengan statmen Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil waktu beberapa bulan yang lalu tepatnya di Gedung Sate pada hari senin 8 Juni 2020 di Gratiskan.



Karena masih ada pihak sekolah menghalalkan segala cara mengeruk keuntungan dan memperkaya diri dari wali murid yang sedang mengalami Covid 19 berkepanjangan ini.

Terjadi beberapa waktu lalu siswi yang menangis saat ditemui oleh team warta sidik sepulang dari sekolah nangis karena tidak diberikan raport dan LKS dikarenakan belum membayar uang gedung dan SPP, yang di awali niat hati berangkat ke sekolah penuh suka cita karena rindu akan suasana sekolah disaat pandemi Covid 19 diliburkan sekaligus inggin melihat hasil belajarnya selama dirumah melalui Online. Pihak TU sekolah tidak memberikan Raport serta LKS..

Redaksi mencoba untuk konfirmasi berkali kali via telpon tidak diangkat bahkan nomor pun di blokir oleh Kepala Sekolah SMAN tersebut.

Saat berita pertama dikonfirmasih pada pihak Humas SMAN dengan gaya sombongnya mengatakan berita itu tidak benar dan HOAX merasa tidak mengakui kesalahannya.

Terpaksa redaksi melanjutkan kasus ini ke Kadisdik Jabar dan ke KCD wilayah kota Bekasi pihak KCD memberikan/menyediakan waktu pada hari Senin dan diminta membawa bukti bukti agar secepatnya ditindak pihak SMAN tersebut karena melanggar apa yang sudah menjadi keputusan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil, yang sudah berkali kali dan memastikan iuran bulanan untuk SMA maupun SMK negeri di jawa barat serta anak kurang mampu di sekolah swasta digratiskan dari kemarin tahun 2020/2021 meski pihaknya melakukan refocusing anggaran tahun ini karena Pandemi Covid-19..

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH angkat bicara mengenai perlakuan pihak sekolah yang menahan raport juga buku LKS, Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahkan bagi kalangan kurang mampu Indonesia telah mengalokasikan dana pendidikan untuk membantu pembayaran biaya sekolah. Sekolah pun mendapatkan dana bantuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang disebut dengan Dana Bos.

Sehingga tidak ada lagi tindakan penahanan rapor ataupun ijazah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Seperti yang terjadi pada salah satu SMAN dikota Bekasi.

III Baca Juga :

Diduga Rekayasa Kasus, JPU Budi Atmoko Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Karena hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan UUD no 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.

Padahal siswa sudah memenuhi kewajiban yang untuk menimba ilmu, namun pihak sekolah malah merampas hak serta menggelapkan ijazah siswa tersebut,” cakapnya, Kamis 21/01/2021.

Penahanan ijazah yang dilakukan oleh SMAN Kota Bekasi tersebut juga termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. Pasalnya ijazah tersebut merupakan hak dari siswa dan justru dilanggar oleh pihak SMAN Kota Bekasi.

Penahanan raport dan buku LKS ini sudah jelas pihak Sekolah melakukan Tindak Pidana Perampasan hak siswa serta Penggelapan Raport siswa. Jelasnya Anggi.

(TL).

News Feed