oleh

Indonesian Sociological Jurisprudence

Warta Sidik — Kuala Kapuas

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum yang berlaku di Indonesia lebih cenderung mengikuti sistem hukum Civil Law sebagai sistem hukum yang berlaku di Belanda, dan menjadi akar hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Civil Law, hakim adalah corong undang-undang.

Sistem hukum Civil Law mengikuti aliran positivisme hukum, dengan pola penalaran top-down/doktrinal-deduktif. Norma-norma hukum positif menjadi standar regulasi, dan digunakan sebagai premis mayor untuk diterapkan kepada kasus-kasus konkrit sebagai premis minor. Tujuan utama positivisme hukum adalah untuk meraih kepastian hukum dengan prediktabilitas sebagai inti kepastian hukum, yaitu kemampuan untuk memersepsikan bagaimana seorang individu seharusnya berperilaku melalui suatu cara tertentu (Sidharta, 2013: 198-200).

Namun, dalam praktik penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama, dapat ditemukan fenomena yang berbeda dengan sistem hukum Civil Law, setidaknya dalam dua kasus. Pertama, kasus pengesahan nikah. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski demikian, kasus-kasus permohonan pengesahan nikah atas perkawinan siri (tidak tercatat) yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih banyak yang diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan agama.

Hal demikian karena berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat (living law), perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama adalah sah, meski tidak tercatat, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dengan mengabulkan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam teori pemahaman hukum relasional (Sonneveld, 2020), karena terdapat external recognition oleh tatanan normatif lain di luar ketentuan undang-undang, yaitu hukum yang hidup di masyarakat (living law). Selain itu, juga terdapat internal incompatibility antara Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kedua, kasus dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat meminta dispensasi kepada pengadilan harus dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Sementara dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan yang dimaksud “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Jika ditarik kesimpulan, maka alasan sangat mendesak menurut tafsir otentik (sesuai maksud pembuat undang-undang) adalah kehamilan di luar nikah. Meski demikian, kasus-kasus permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama tidak terbatas pada alasan kehamilan di luar nikah, dan kasus-kasus dengan alasan selain kehamilan di luar nikah justru memiliki jumlah yang lebih banyak.

Berdasarkan survey oleh AIPJ2 (Australian-Indonesian Partnership for Justice 2) terhadap 1073 penetapan dispensasi kawin yang dilaksanakan pada tahun 2019, alasan-alasan untuk meminta dispensasi kawin mencakup kehamilan di luar nikah sebanyak 31 %, melakukan hubungan seksual di luar nikah sebanyak 16%, berisiko melakukan hubungan seksual sebanyak 4 %, saling mencintai sebanyak 25 %, berisiko melanggar nilai-nilai agama 21 %, dan berisiko melanggar nilai-nilai sosial sebanyak 8 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alasan kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan untuk meminta dispensasi kawin, tetapi alasan-alasan yang lain memiliki jumlah yang lebih banyak (69 %).

Hal demikian karena dalam realitas di masyarakat, perkawinan merupakan sarana untuk mengontrol moralitas seksual anggota masyarakat, termasuk perkawinan siri, dan hubungan seksual di luar nikah sangat dikecam. Untuk menjaga kehormatan, keluarga cenderung mengontrol seksualitas perempuan untuk menghindari kehamilan di luar nikah. Sementara menurut adat, seorang perempuan yang hamil di luar nikah merupakan aib dan harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang lain. Dengan mempertimbangkan realitas di masyarakat tersebut, para hakim telah memperluas cakupan makna “alasan sangat mendesak” yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sehingga mencakup alasan selain kehamilan di luar nikah, seperti karena telah melakukan hubungan seksual di luar nikah, berisiko melakukan hubungan seksual di luar nikah, dan berisiko melanggar nilai-nilai agama dan sosial.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, selama tahun 2020, perkara permohonan pengesahan nikah yang ditangani oleh pengadilan agama sejumlah 50.480 perkara, dan diputus sejumlah 47.702 perkara. Sementara perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh pengadilan agama selama tahun 2020 sejumlah 69.585 perkara, dan yang diputus sejumlah 66.443 perkara. Jika dibandingkan, data antara kedua jenis perkara tersebut sama-sama memiliki jumlah perkara yang banyak karena tingkat perkara yang dikabulkan juga tinggi dan hal demikian menunjukkan bahwa dalam kedua perkara tersebut hukum yang berlaku lebih dipengaruhi oleh perspektif hukum para hakim, bukan semata-mata berdasarkan bunyi teks undang-undang.

Dari fenomena praktik penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama dalam kedua kasus di atas, dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku adalah putusan hakim in-concreto atau judge-made law, yang termasuk dalam sistem hukum common law dan sesuai dengan aliran sociological jurisprudence. Pola penalaran hukum dalam sociological jurisprudence menggunakan dua pendekatan secara bersamaan, yang mencakup bottom-up (non-doktrinal-induktif) dan top-down (doctrinal-deduktif). Tujuan hukum dari aliran sociological jurisprudence terdiri dari kemanfaatan dan kepastian hukum. Aspek kemanfaatan diperoleh dengan pendekatan non-doktrinal-induktif untuk mengkaji fakta-fakta empiris (realitas di masyarakat), dan kepastian hukum diperoleh dengan pendekatan doktrinal-deduktif dari sumber hukum yang otoritatif, baik yurisprudensi dan legislasi (Sidharta, 2013: 214-216).

Berdasarkan pembahasan di atas, tampaknya aman untuk dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa di Indonesia, sistem hukum yang berlaku tidak hanya terpaku pada sistem hukum civil law, sebagai warisan Belanda, dalam mana hakim adalah corong undang-undang sesuai aliran positivisme hukum, tetapi juga berlaku apa yang dapat disebut sebagai Indonesian sociological jurisprudence, dalam mana putusan hakim yang menjadi hukum yang berlaku judge-made law, seperti yang dapat ditemukan dalam praktik penerapan hukum di lingkungan Peradilan Agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama bukan hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga berusaha untuk menyelaraskan antara hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dengan norma-norma dalam hukum positif.

News Feed