oleh

Menari nari Diatas Tangisan Siswanya… Pihak SMAN Di Kota Bekasi, Menahan Raport Dan Buku LKS

Warta Sidik — Kota Bekasi

Sorang insan Hukum pejuang pendidikan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Arifin AlKaustar berkomentar Penahanan raport dan LKS dengan dalih karena belum membayar Uang gedung dan SPP adalah hal yang sangat disayangkan, terlebih dalam masa pandemi ini.

Karena banyak orang tua siswa yang secara langsung merasakan dampaknya dalam mencukupi perekonomian keluarga, jadi semua bisa di komunikasikan dengan baik tanpa harus menahan raport dan LKS siswa.

III Baca Juga :

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH Angkat Bicara Pihak SMAN Di Kota Bekasi Menari nari Diatas Tangisan Siswanya Karena Menahan Raport Dan Buku LKS

Kalau LKS siswa ditahan maka justru akan mengganggu keberlangsungan belajar atau mengganggu psikologi siswa untuk memenuhi amanat UU yaitu wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu pihak sekolah seharusnya mencari solusi bersama pemerintah yang menaungi jika ada tunggakan keuangan di masa pandemi ini atau siswa dan orang tua di panggil untuk duduk bersama dan berdiskusi terkait kesanggupan mereka terkait SPP yang belum di bayar.

Jadi dengan dipanggilnya orang tua siswa tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan pribadi.” Jelas Arifin

Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH Ahli Hukum Pidana

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH  pun angkat bicara mengenai perlakuan pihak sekolah yang menahan raport juga buku LKS, Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Bahkan bagi kalangan kurang mampu Indonesia telah mengalokasikan dana pendidikan untuk membantu pembayaran biaya sekolah. Sekolah pun mendapatkan dana bantuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Penahanan Raport dan buku LKS siswa SMAN di Kota Bekasi yang dengan  Dalih belum membayar uang Gedung dan uang SPP rincian sebagai berikut U pangkal 3 jt u sragam 880rb SPP 1 THN 1.860 juta dilakukan oleh pihak sekolah. Kata siswi yang menangis saat ditemui sehabis pulang sekolah yang niat hati brangkat ke sekolah penuh suka cita karena inggin melihat raport hasilnya belajar disemester 1 ini.Yang ada raport dan buku LKS tidak diberikan alias ditahan.

Sehingga tidak ada lagi tindakan penahanan rapor ataupun ijazah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Seperti yang terjadi dipada salah satu SMAN dikota Bekasi.

Karena hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dikatakan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan UUD no 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.

Padahal siswa sudah memenuhi kewajiban yang untuk menimba ilmu, namun pihak sekolah malah merampas hak serta menggelapkan ijazah siswa tersebut,” cakapnya, Kamis 21/01/2021.

Penahanan ijazah yang dilakukan oleh SMAN Kota Bekasi tersebut juga termasuk melanggar Hak Asasi Manusia. Pasalnya ijazah tersebut merupakan hak dari siswa dan justru dilanggar oleh pihak SMAN Kota Bekasi.
Penahanan raport dan buku LKS ini sudah jelas pihak Sekolah melakukan Tindak Pidana Perampasan hak siswa serta Penggelapan Raport siswa.

Menahan raport dan buku LKS beberapa siswa lantaran belum membayar uang gedung, seragam dan SPP Alasan karena siswa tersebut belum membayar.

Sudah jelas jelas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan iuran bulanan untuk SMA maupun SMK negeri di Jabar serta anak kurang mampu di sekolah swasta digratiskan tahun ini 2020/2021, meski pihaknya melakukan refocusing anggaran tahun ini karena Covid-19.

“Anggaran yang bebas biaya itu sudah dianggarkan dan tidak berubah. Jadi di tahun ajaran 2020/2021 di SMA/SMK negeri, dan warga tidak mampu di swasta gratis, ” ujar Ridwan di Gedung Sate, Senin 8 Juni 2020.

Dewi Sartika Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar

Iuran gratis itu betul dan dimulai di semeter ini, kata dia melanjutkan. Ridwan menambahkan, ada Covid-19 maupun tidak, rencana itu tetap ada. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dewi Sartika terkait apa yang Gubernur katakan yang mengratiskan uang SPP dan ditambah pungutan lain lainnya ia menegaskan, biaya SPP gratis untuk SMA dan SMK di Jabar akan diberlakukan pada tahun ajaran 2020/2021.

Adapun besaran dana yang diberikan pemerintah kepada tiap siswa, menurut Kadisdik, berkisar Rp 150.000 – Rp 180.000 per bulan. Namun, ia menggarisbawahi, pembebasan biaya tersebut hanya berlaku bagi sekolah negeri. “Negeri saja, kalau untuk swasta sudah ada dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU),” ucapnya.

Semakin sedikit rombel di sekolah, jelas Kadisdik, maka besarannya akan lebih besar daripada sekolah dengan rombel yang lebih banyak. “Sekolah dengan rombel 1 hingga 12 kelas akan mendapat besaran lebih banyak. Sedangkan yang paling banyak rombelnya mendapatkan bantuan yang lebih kecil,” Katanya.

III Baca Juga :

Law Firm DSW Dan Partner Komentari Kebobrokan Oknum Penyidik Bareskrim Hasilkan Dakwaan Ngibul di Kejari Serang

Apapun permasalahan yang dialami antara siswa dengan pihak sekolah, yang namanya Raport dan buku LKS tidak boleh ditahan. Raport itu hak siswa yang harus diberikan, (TL)

News Feed