oleh

Law Firm DSW Dan Partner angkat bicara terkait Perma No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan

Warta Sidik — Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2020. Yang dikeluarkan oleh MA, tentang Protokol Persidangan. Pada pasal 4 ayat (6). Perma tersebut mengatur tentang kewajiban meminta izin oleh Hakim atau ketua Majelis, Untuk dapat membil Foto, Rekaman Audio dan Rekaman Visual. Hal itu Harus terlebih dahulu dilakukan sebelum dimulainya persidangan.

Selain itu. Pada Pasal 7 Perma No.5 tahun 2020 ini juga mengkualifikasikan pelanggaran pasal 4 ayat (6) itu sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap Pengadilan.
Menyikapi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2020 tentang protokol Persidangan yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2020 oleh MA.


III Baca Juga :

Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M.H Bersama Achmad Cholifah Alami, S.H dari Law Firm DSW Dan Partners, Bergabung melakukan pendampingan juga pembelaan 2 BHD Paslon Bupati Serta Wakil Bupati kota baru di MK


Ahli Pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang juga di kenal sebagai Pengacara Kondang. Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., M.H founder Law Firm DSW & Partner angkat Suara, Pria yang akrab disapa dengan panggilan Dr. Seno tersebut menjelaskan
” Menurut hemat saya Hal ini sangat membatasi transparansi. Terlebih bagi para jurnalis didalam melaksanakan tugasnya dan menyebarkan berita secara luas kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi dan persidangan yang terbuka untuk umum mencerminkan pengadilan yang sehat dan berkesuaian dengan due process of law. Kan aneh adanya persidangan yang terbuka untuk umum akan tetapi jurnalis dalam meliput di batasi. Hal ini justru memberi cela para mafia hukum yang berpraktik di persidangan” jelas Dr Seno

Hario Setyo Wijanarko, SH

Sejalan dengan ahli pidana. Advokat Muda Hario Setyo Wijanarko, SH menambahkan
” Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting di Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.


III Baca Juga :

Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH.,MH : KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIMINTA TEGAS DAN BERANI TAHAN TERSANGKA KENNY KUSUMA DAN JANGAN TAKUT INTERVENSI OKNUM DPR KOMISI 3


Adanya Perma tersebut justru melemahkan Pers dalam melaksanakan tugasnya. Pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum. Itu jelas sudah di atas dalam ketentuan pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 UU Kekuasaan kehakiman. Sungguh tidak relevan jika harus didahulukan dengan meminta izin kepada hakim atau ketua Majelis.

Esensinya hakim lah yang harus tunduk patuh pada aturan. Bukan aturan yang di kendalikan oleh hakim. Kalau hakim tidak berkenan mengizinkan . Kemudian Pers tidak bisa meliput. Lalu dimana marwah UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang melindungi para jurnalis didalam menjalankan profesinya . ” Jelas Hario. (Team).

News Feed