oleh

Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH.,MH : KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIMINTA TEGAS DAN BERANI TAHAN TERSANGKA KENNY KUSUMA DAN JANGAN TAKUT INTERVENSI OKNUM DPR KOMISI 3

Warta Sidik — Jakarta

Tersangka Kenny Kusuma, Direktur Utama dan Pemilik PT Jayatama Kencana Motor berkasnya sudah P21 minggu ini. Terlihat bagaimana hukum menjadi tumpul dalam menghadapi Tersangka Dirut dan pemilik beberapa Dealer mobil Nissan walau secara hukum kepolisian sudah menetapkan Kenny Kusuma sebagai Tersangka dan Kejaksaan sudah menaikkan status berkas perkara menjadi P21 (Berkas Perkara Lengkap) yaitu berkas penyidikan secara formil dan materiil sudah memenuhi unsur untuk naik ke penuntutan.

Berkas perkara sudah dilimpahkan Kepolisian ke kejaksaan (Tahap 1) pada tanggal 30 Nopember 2020, ternyata diketahui oleh pihak Pelapor dari LQ Indonesia Lawfirm, adanya dugaan intervensi Oknum Anggota Komisi 3 DPR yang membawahi bidang hukum berupaya “bermain” agar kasus Tersangka Kenny Kusuma tidak bisa P21 atau agar proses hukum tidak berlanjut.


III Baca Juga :

Law Firm DSW Dan Partner mengomentari Kasus Narkotika Anak wakil Walikota Tangerang


“Mengetahui adanya percobaan Intervensi anggota komisi 3 DPR ke kejaksaan, langsung LQ Indonesia membuat surat aduan ke Jamwas dan Jampidum, meminta agar kasus bisa berjalan sesuai koridor hukum.” Ternyata direspon dari Kejaksaan Agung dengan positive, kemudian perkara di ekspose dan digelar oleh petinggi Kejaksaan dan dinyatakan memenuhi unsur (Fulltoide) dan akhirnya dinyatakan P21.” Ujar Priyono Adi Nugroho selaku Wakil Ketua LQ Indonesia Lawfirm.

“Upaya menghentikan perkara tidak sampai disitu, ada oknum yang datang ke kejari Tangsel dan meminta agar kasus Nissan ini dikejaksaan bisa diberikan “P19 Mati” (istilah meminta jaksa agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian untuk melengkapi pemberkasan dengan petunjuk yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh kepolisian dengan maksud agar kasus Tersangka Kenny Kusuma tidak bisa lanjut.” Ujar Adi Priyono.

 

Pengacara Alvin Lim, SH, MSc, CFP selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm

Pengacara Alvin Lim, SH, MSc, CFP selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, LQ Indonesia Lawfirm tidak gentar melawan oknum pejabat yang berusaha “bermain” dalam kasus. Tidak heran masyarakat menganggap bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul keatas. Dirinya mengumpamakan apabila bukan dirinya atau LQ Indonesia Lawfirm yang memproses Laporan Polisi ini tidak akan Kenny Kusuma menjadi Tersangka dalam kasus Tindak Pidana Perlindungan Konsumen apalagi bisa naik status P21 di Kejaksaan.
Aparat penegak hukum ternyata masih bisa terpengaruh faktor kekuasaan.


III Baca Juga :

Bareskrim Polri Minta Jajarannya Tak Segan Hukum Mati Pengedar Narkoba


Pengacara Alvin Lim, SH, MSc, CFP yang terkenal Vokal ini menyerukan agar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mau menyoroti kasus ini.

Jika Kapolda bisa dengan Tegas menangkap dan menahan MRS yang diduga melanggar aturan kerumunan, yang langsung ditangkap dan ditahan. Apakah seseorang Tersangka Oknum Dealer mobil yang memalsukan dan melecehkan Profesi dan institusi Polri dengan memalsukan surat keterangan Kendaraan yang menjadi wewenang Polisi didiamkan hingga saat ini tidak ditangkap dan tidak ditahan?

Apakah Kapolda Metro Jaya akan membiarkan, Tersangka melecehkan institusi Polri dengan mengeluarkan surat kepolisian palsu? Bukankah hukum harusnya sama dan adil kepada semua jajaran masyarakat?

Alvin Lim, memberikan imbauan agar OKNUM Anggota DPR Komisi 3 yang berusaha mengintervensi kasus Nissan ini agar jangan bermain layaknya “Markus” sebaiknya fokus saja dengan permasalahan hukum yang terjadi di Masyarakat karena DPR punya fungsi Legislatif bukan Eksekutif.

Kami selaku Advokat menegakkan keadilan dan beruntung kami disupport oleh Media Nasional yang selalu mengawal kasus ini. Akan kami pastikan keadilan dan hukum ditegakkan dan mendorong agar Tersangka ditahan di Rutan di kejaksaan, karena syarat obyektif dan subyektif penahanan sudah terpenuhi.

Segera Tahan Tersangka Kenny Kusuma karena dalam aduan Kenny Kusuma terhadap Karyawan Nissan yang diduga ikut mengeluarkan surat palsu sudah ditahan.

Kenny sebagai pemilik dan owner Dealer sudah mengetahui adanya surat palsu dan membiarkan. Pembiaran pidana merupakan tindakan pidana pula. Apalagi Kenny Kusuma yang diuntungkan dari plat palsu tersebut karena dealernya tidak perlu keluar uang untuk membeli plat asli. Juga uang hasil penjualan mobil masuk ke rekening Perusahaan PT Jayatama Kencana Motor yang adalah dirinya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham.

Sebelumnya jajaran Polres Tangerang Selatan yang telah menetapkan Dirut PT Jayatama Kencana Motor (JKM), Dealer mobil NISSAN Alam Sutera, Kenny Kusuma, SE sebagai TERSANGKA melalui gelar perkara internal setelah memiliki lebih dari 2 alat bukti dalam kasus Pidana Perlindungan Konsumen dalam modus plat kendaraan palsu sebagaimana tertera dalam surat SP2HP No B/383/X/2020/RESKRIM tanggal 9 Oktober 2020.

Perkara pidana Perlindungan konsumen ini terjadi ketika LQ Indonesia Lawfirm yang membeli sebuah mobil Nissan Grand Livina untuk operasional kantor dan dijanjikan akan diberikan Plat Nomor Sementara oleh Dealer yang tercantumkan di “Surat Pesanan Kendaraan” dengan kop surat PT Jayatama Kencana Motor/ NISSAN ditandatangani oleh Marketing dan Supervisor.

Setelah SPK ditandatangani, uang tanda jadi dan Down Payment sudah ditransfer ke rekening PT JKM, kendaraan kemudian diantar dengan kondisi sudah terpasang Plat nomor palsu tersebut. Karyawan LQ Indonesia Lawfirm sangat kaget ketika mengendarai mobil tersebut dihentikan oleh polisi lalu lintas yang menginformasikan bahwa plat nomer sementara tersebut palsu.

Mendengar hal tersebut, staff LQ Lawfirm langsung mengecek nomor kendaraan dan surat keterangan yang diberikan oleh Dealer JKM ke Polda Metro Jaya dan ternyata Surat keterangan tersebut memang palsu dan terdaftar atas nama orang lain. Isi surat dipalsukan oleh oknum Dealer JKM.

Mengetahui hal tersebut LQ Indonesia Lawfirm mengirimkan 2x surat somasi ke Direktur Utama, PT JKM, Kenny Kusuma namun dibalas dengan angkuhnya oleh Kenny Kusuma melalui Kuasa hukumnya Suhandi Cahaya dan partner, bahwa mereka tidak sependapat, sehingga LQ Indonesia Lawfirm menerima jawaban tersebut lalu membuat laporan polisi di Polres Tangerang Selatan dan meminta agar pihak kepolisian mengusut perkara tersebut. Dalam 3 bulan setelah pemeriksaan saksi-saksi maka diperoleh 2 alat bukti lebih yang menguatkan terjadinya tindak pidana, perkara naik ke tingkat penyidikan sebagaimana diatur “Penjualan produk tidak sesuai keterangan”, dalam pasal 8f UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan terduga terlapor Kenny Kusuma, Direktur Utama PT Jayatama Kencana Motor. Kini setelah selesai proses penyidikan, pihak penyidik sependapat bahwa Kenny Kusuma sah untuk ditetapkan sebagai TERSANGKA.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP menghimbau agar masyarakat berhati-hati akan modus plat sementara dan surat keterangan kendaraan yang palsu, sebaiknya dicek surat kendaraan dan apabila diketahui palsu, laporkan ke pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyelidikan dan penindakan.

Bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan Perlindungan Konsumen dan dirugikan oleh OKNUM perusahaan besar dapat menghubungi HOTLINE LQ INDONESIA LAWFIRM di 0817-489-0999 untuk mendapatkan bantuan hukum.

Di tempat terpisah di hubungi warta sidik. Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH.,MH ahli pidana bahwa menurut nya ” Asas equality before the law (persamaan dimuka hukum) harus benar – benar ditegakkan dalam kasus ini karena jangan sampai hukum yang seharusnya menjadi panglima di dalam suatu negara menjadi tumpul ketika bersinggungan dengan kekuasaan.

Ketika due proses of law sudah berjalan pada tingkat penyidikan dengan adanya dua alat bukti yang cukup sehingga seorang dapat dinyatakan menjadi tersangka dalan suatu kasus pidana dan berkas perkaranya sudah dianggap lengkap (P21) untuk dapat menjalankan persidangan maka, tidak ada lagi upaya penghentian kasus kecuali mengadakan upaya praperadilan dimana dengan novum yang menyatakan terjadi kesalahan dalam proses penyidikan praperadilan diajukan ditingkat pengadilan bukan ditingkat penyidikan.

Seyogayanya seorang yang duduk di pemerintahan mendukung supremasi hukum sehingga tidak melakukan upaya-upaya diluar hukum demi kepentingan pribadi dan atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum fiat justitia ruat caelum berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Seorang praktisi advokat muda. Achmad Cholifah Alami SH. Menambahkan bahwa menurut nyaPerlu diketahui bahwa ruang lingkup Kerja dari Komis III DPR RI ; hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan .

Terkait masalah adanya oknum komisi III DPR RI yang diduga campur tangan dengan urusan permasalahan hukum diluar kinerja adalah tidak dibenarkan. Meskipun adanya permasalahan hukum dari seseorang, atau kelompok yang dijerat oleh Hukum Positif apalagi kasus diduga seseorang dalam Hal pemalsuan.

Campur tangan dari Oknum Anggota DPR komisi III tersebut telah membenamkan tentang tuntutan keadilan yang sejati.

Jika seseorang menjadi laskar politik dipilih oleh Rakyat ,sejatinya memperhatikan apa Hak – hak dari masyarakat bukan memperhatikan kaum Borjois dan dipastikan akhir tersebut semut – Semut akan membuat Opini berbeda dan berkatalah “Keadilan merupakan kesemuan” . Causalitas tersebut akibat oknum berwajah politik menempati gedung kepunyaan Rakyat mencampuri urusan di luar kinerja.

(Mr T)

News Feed