oleh

Law Firm DSW & Partner Angkat Bicara Terkait Iuran Sumbangan Pendidikan, Kenapa Harus Transfer ke Rekening Komite??

Warta Sidik — Kota Bekasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah sangat jelas, bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa.

Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan, untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komite sekolah. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengenai penggalangan dana pendidikan. Bukan untuk mewajibkan pungutan!!


III Baca Juga :

Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH Menangapi Pembayar SPP Transfer Ke Rekening a/n “Komite”


Terkait pungutan pendidikan berupa iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di satuan pendidikan menengah, SMA/ SMK telah ditegaskan oleh Mendikbud bahwa jika ada pungutan, hal tersebut merupakan kewenangan daerah. Meskipun sejak dulu SMA dan SMK memang TIDAK GRATIS.

Yang boleh terima pembayaran sekolah sesuai ketentuan adalah pegawai tata usaha. Kalau pegawai tata usaha tidak ada bisa ke wali kelas.

Tapi pegawai tata usaha adalah yang paling tepat. Adapun kalau sekolahnya negeri dan tidak bayar, tapi dalam prakteknya mewajibkan pembayaran, itu namanya pungutan liar.

Terkecuali ada hal yang tidak bisa di handle dengan dana bos, dan merupakan persetujuan semua. Misal, sekolah mau beli sapi untuk kurban dan lainnya.

Di tempat terpisah saat di mintai komentarnya oleh warta sidik Seorang praktisi hukum senior Advokat Achmad Cholifah Alami, SH, yang akrab disapa Advokat Alam, juga insan hukum aktifis pengamat pendidikan mengomentari, bahwa peristiwa tersebut dapat dikatakan kapan suatu pungutan disebut. Pungutan sah dan kapan diyanyatakan tidak sah? Pungutan disebut sah jika memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dipungut oleh orang/petugas yang memiliki kewenangan untuk memungut.


III Baca Juga :

Wawali Tri Adhianto Tjahyono, Membuka Acara Inovasi Perangkat Daerah Bekasi “Innovation week tahun 2020”

2 Penggerak UMKM Kota Bekasi, Mendapatkan Apresiasi dari APRINDO Sebagai UMKM Unggulan Terbaik 2020


Dan disebut tidak sah jika pungutan tidak memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau dipungut oleh orang/petugas yang tidak memiliki kewenangan untuk memungut, menurutnya norma hukum.yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 52 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa Pungutan oleh satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan, jika tidak memenuhi ketentuan maka dapat dikatagorikan dengan Pungutan Liar.

Tentunya Pungutan liar tersebut dapat dikenakan dengan sanksi Pidana jika penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHPidana (kuhp), juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Senada disampaikan Saut Tambunan, seorang aktifis keadilan, bahwa Pungutan Pendidikan berupa iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ini jelas kalau ini adalah peran oknum yang harus ditindak tegas.

Karena berdasarkan PerMenDikBud No 75 Tahun 2016 sangat jelas dikatakan bahwa KOMITE SEKOLAH “tidak mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa”. Jadi Sangat tidak elok jika dana tersebut dibebankan ke orang tua siswa.

Bukankah setiap sekolah itu mendapatkan bantuan dari Pemerintah? Dapat dong pastinya. Contohnya saja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), nah.., harusnya pihak sekolah ini memakai dana ini untuk dana pembinaan pendidikan, bukan jadi membebankan ke orang tua siswa.

Maka, oknum yang melakukan pungutan dana tersebut jelas melanggar hukum dan dapat dipidana Pasal 423 KUHP jo. Pasal 13 huruf e NO 20 Tahun 2001 Tentang TIPIKOR dengan ancaman hukuman minimal 4 ( empat ) tahun penjara dan maksimal 20 ( dua puluh ) tahun penjara. (Tina)

News Feed