oleh

Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH, Pertanyakan Pembayaran SPP Transfer ke Rekening Komite

Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH, MH,

Warta Sidik — Kota Bekasi

Ditemukan beberapa pihak sekolah SMAN memberikan arahan pada siswa didiknya untuk membayarkan iuran SPP via Transfer ke rekening a/n ketua Komite. Ini yang menjadi polemik dan dipertanyakan ada apa dan kenapa??

Sejak kapan, dan keputusan dari mana, apa memang ada Perwal yang mengaturnya. Kalau lpun ada coba dikasih tau mana Perwalnya.

Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH, pakar Ahli Hukum Pidana yang tergabung dalam Law Firm DSW & Partner sekaligus Divisi Hukum dimedia Warta Sidik angkat bicara dalam polemik yang terjadi dikalangan dunia Pendidikan di Kota Bekasi khususnya.


III Baca Juga :

Wawali Tri Adhianto Tjahyono, Membuka Acara Inovasi Perangkat Daerah Bekasi “Innovation week tahun 2020”

Ahli Hukum Pidana Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH, Menanggapi Kemelut Gedung Kantor DPD Golkar Kota Bekasi


Komite sekolah diatur berdasarkan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dimana Tugas Komite Sekolah adalah :
1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan,
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif,
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Namun bukan melakukan pemungutan SPP. Hal ini termaktub didalam pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang berbunyi; (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan; (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan; (3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat; (4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah; (5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain :
a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan,
b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan,
c. Pengembangan sarana prasarana, dan
d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Jadi jelas bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 bahwa Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Karena Komite sekolah hanya boleh melakukan penggalangan dana dari bantuan dan/atau sumbangan untuk hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kemajuan sekolah. (Tina)

News Feed