oleh

Ahli Hukum Pidana Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH, Menanggapi Kemelut Gedung Kantor DPD Golkar Kota Bekasi

Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

Warta Sidik — Kota Bekasi

Andy Iswanto Salim selaku pembeli Gedung DPD Golkar Kota Bekasi mengatakan, “Saya murni mengejar hak saya, dan ini berkaitan dengan kejahatan, juga dengan kriminal. Ini murni kejahatan, bukan politis,” kata Andy Salim mempertegas di hadapan rekan-rekan media, saat melakukan Jumpa Pers di Café yang berada pada halaman Metropolitan Mall Bekasi, Jumat (20/11/2020) Malam.

Andy pun menjelaskan kronologi singkat, sebelumnya pada tanggal 13 September 2004 lalu ada Keputusan Bersama Antara DPD Golkar Kabupaten dan Kota Bekasi yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua DPD tentang Pelepasan Asset Partai Golkar Bekasi, “Tanggal 1 Oktober 2004 ada keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bekasi Nomor: KEP-58/DPD-II/P.GOLKAR/X/2004 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang menjabat memutuskan tentang Pelepasan Asset Bersama (Tanah dan Bangunan) kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.18 Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi kemudian menetapkan harga jual Asset tersebut senilai Rp 3 milyar,” ungkapnya.


III Baca Juga :

Diduga Penyidik dan Oknum ASN Bermain Ketoprak, Kelihatan Kredibilitas Penyidik Tidak PROMOTER


Sedangkan pada tanggal 25 Oktober 2004, sambung dia, ada penandatanganan pengikatan Jual Beli dan Surat Kuasa juga Surat Pernyataan di Notaris Bekasi, Ny. Rosita Siagian, SH antara pihak DPD Golkar Kabupaten/Kota Bekasi dengan Andy Salim.

“Saya hanya mau buka mata banyak orang. Biar semua orang-orang pada tahu dan bisa menilai sendiri saja bahwa, ternyata buat dia (Rahmat Effendi–red) tidak ada orang baik, buat dia semua kebaikan kita dan dukungan teman hanya dipakai sebagai alat saja, buat ambisi dia,” ucap Andy.

Saat ini terlihat semakin memanas. Kelanjutan dari persoalan kasus perselisihan Kantor DPD Golkar Kota Bekasi. Hal tersebut diketahui dari pengakuan, pembeli Gedung Kuning yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, yang sedang menunggu penetapan status pidana.

Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH.

Ahli Hukum Pidana Dr.(c) Anggreany Haryani Putri, SH, MH, menanggapi kemelut yang terjadi atas Gedung Kantor DPD Golkar Kota Bekasi.


III Baca Juga :

Law Firm DSW dan Partner Menyoroti Kasus Residivis Pencurian di Kalideres Jakarta Barat


“Untuk dapat menyikapi perselisihan hak terhadap suatu obyek gedung DPD Golkar kita harus menilik sedikit ke dalam Kekuatan Akta Jual Beli (AJB) Rumah di Mata Hukum dan Kepemilikan Tanah.

Akta jual beli setidaknya memiliki dua aspek pembuktian agar kepemilikan tanah tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu:
a. Bukti Surat
Salah satu bukti kepemilikan yang paling kuat adalah sertifikat tanah, meski hal ini tidaklah bersifat mutlak. Suatu sertifikat dianggap benar dan sah selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran.

b. Bukti Fisik
Bukti ini berfungsi untuk memberi kepastian bahwa orang yang bersangkutan benar-benar menguasai secara fisik tanah tersebut serta untuk menghindari terjadinya dua penguasaan hak yang berbeda, yaitu hak atas (fisik) dan hak bawah (surat).

Hal ini penting di dalam proses pembebasan tanah, khususnya dalam pelepasan hak atau ganti rugi. Juga untuk memastikan bahwa si pemegang surat atau sertifikat tersebut tidak menelantarkan tanah tersebut, karena adanya fungsi sosial tanah.

Akta Jual Beli Tanah (AJB) dapat didefinisikan sebagai bukti autentik atas peralihan tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Maka AJB ini berperan sebagai bukti peralihan hak saja, bukan bukti kepemilikan atas tanah.

Namun perlu diketahui juga bahwa AJB ini harus ada ketika akan membuat sertifikat tanah di PPAT. Hal tersebut sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Pasal 37 Ayat 1 bahwa peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, ataupun tindakan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Artinya kepemilikan tanah bisa dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Sedangkan AJB yang dibuat di hadapan PPAT hanya memberikan bukti bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli telah sah.

Ketika seseorang merasa memiliki bukti Akta Jual Beli yang sah maka keabsahannya dalam kepemilikan tanah atau bangunan tersebut sesuai dengan aturan hukum. Terlebih hal tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Sehingga kasus ini dianggap selesai. Tidak ada sebuah kasus yang sama diadili kembali hanya karena putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut tidak sesuai dengan salah satu pihak hal ini jelas bertentangan dengan asas nebis in idem.

Semua tindakan yang dilakukan Andy Salim dalam polemik Gedung DPD Golkar Kota Bekasi itu, dinyatakan atas dasar haknya. Pria yang memiliki ketegasan ini memiliki prinsip, berani karena benar. Ia pun menekankan kalau Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, juga sebagai Wali Kota Bekasi bahwa, proses jual beli tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2004 lalu.”

Adapun diungkapkan Andy Salim, hal inilah yang membuat dirinya marah besar, “Pada tahun 2004 saya beli (red – Gedung DPD Golkar), kita beli itu di notaris bukan di bawah tangan. Lalu kemudian, saya bayarnya 3 kali, yang terima siapa? Yaa Pepen (Rahmat Effendi–red). Ada akte kok, masa saya bohong,” ujarnya.

Namun saat Andy Salim digugat kembali untuk yang kesekian kalinya oleh DPD Golkar Kota Bekasi, Andy memaparkan, “Kita bisa melihat bagaimana kualitas seseorang, apalagi Pimpinan Tertinggi Daerah yang tidak amanah, dan dapat merugikan kelangsungan Partai Golkar,” paparnya.

Bahkan, sambung Andy, “Transaksi yang sudah puluhan tahun ini menjadi masalah hukum yang tidak kunjung beres, sekalipun sudah ada putusan inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap–red),” imbuh Andy menambahkan.

Menurutnya pemimpin yang tidak dapat menempati janji, dan tidak taat hukum malah cenderung mempermainkan, “Saya akan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, dan demi sebuah Kepastian Hukum. Saya akan menuntut semua pihak yang sudah terbukti merugikan saya, semoga Tuhan menolong saya dan melaknat orang-orang yang sudah berlaku dzolim, sampai saat ini saya tunggu eksekusi penegak hukum,” pungkas Andy menutup keterangan hari itu. (Tina)

News Feed