oleh

Diduga Penyidik dan Oknum ASN Bermain Ketoprak, Kelihatan Kredibilitas Penyidik Tidak PROMOTER

Foto : Ilustrasi

Warta Sidik — Kota Bekasi

Pimpinan Redaksi Tabloid Warta Sidik, dibuat berang karena kasus yang sudah dilaporkan beberapa bulan lalu tidak kunjung selesai. Bahkan diduga Penyidik Bermain Mata Dengan Oknum ASN Pemkot Bekasi. “Akan saya bawa kasus ini ke Mabes Polri,” tegas Tommy Alfredo Langi.

Entah dimana kealotannya. Penyidik a/n Arif pada kesempatan beberapa minggu yang lalu sudah dipertanyakan oleh Divisi Hukum Warta Sidik, Hendri Handa Sagita, SH, mengatakan, kalau Oknum ASN alias Amran sudah mengakui kesalahannya dan akan meminta maaf.


III Baca Juga :

Diduga Penyidik Bermain Mata Dengan Oknum ASN Pemkot Bekasi, Tommy Alfredo Langi: Akan Saya Bawa Kasus Ini ke Mabes Polri


“Nah, si Oknum ASN sudah mengakui salah… Itu sudah cukup. Tapi apakah penyidik menuangkan pengakuan Oknum ASN dalam berita acara dalam pemeriksaan…??? Ini yang harus dipertanyakan dan harus di perlihatkan pada Divisi Hukum saya biar Transparan dan gamblang. Atau memang penyidik tidak masukkan pengakuan si Amran itu dalam berita acara penyidikan,” kata Tommy yang geram melihat cara penyidik.

“Eh malah sekarang penyidik akan menghadirkan Saksi dari si Amran…kan lucu. Entah munggut dimana itu saksi saksi yang akan dihadirkan oleh Amran, yaitu Mila Nabila, Niken Fitria dan Didik Nugroho. Coba apa ini bukan dibilang Dagelan. Lucunya lagi, orang itu sudah tau bersalah dan mengakui kesalahannya. Tapi malah kami dia atur pertemuannya di kantornya,” cibir Tommy sambil mempertanyakan kredibilitas penyidik yang tidak PROMOTER.

“Saya merasa perlu untuk meneruskan kasus ini ke Mabes POLRI karena terkait pelecehan profesi yang dilakukan oleh Oknum ASN Pemkot Bekasi pada wartawan di media saya. Masa mulai dari bulan Juni sampai sekarang (November–red) tidak ada kelanjutannya,” pungkas Tomy sambil mempertanyakan oknum penyidik yang tidak profesional.

Insan Hukum Mohamad Faisal juga mengomentari, “Jika mengacu pada Pasal 10 ayat (5) Perkap 6/2019, setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Pasal 11 ayat (2) Perkap 21/2011 kemudian menyebutkan bahwa dalam SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan yang telah dilaksanakan penyidik dan hasilnya, dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyidikan, bilamana pihak kepolisian tidak menjalankan perkap tersebut, patut di duga ada permainan di balik penanganan perkara a qou.”

Ditempat terpisah Ahli Pidana, Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, juga angkat bicara perkara tersebut.

“Jika pihak kepolisian tidak menjalankan due process of law, maka menurut hemat saya, untuk menyelamatkan nama baik korps Polri, segera melapor ke Divpropam Mabes Polri, apabila mengetahui oknum Polisi nakal. Jangan sampai Marwah kepolisian hilang hanya karena ulah oknum yang tidak baik menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Senada dengan insan hukum, juga aktifis keadilan, Saut Tambunan menyatakan, bahwa dalam pandangannya Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan sangat berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana.


III Baca Juga :

Pesan Kapolri Buat 8 Kapolda Yang Baru Dilantik: Netralitas Hingga Tegakan Prokes 

Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat Dicopot dari Jabatannya


Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dikatakan, bahwa serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Nah, jika dalam hal ini si penyidiknya tidak transparan dan tidak netral menghadirkan oknum ASN ini , maka mustahil kasus ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan, “due process of law” harus dijalankan.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke

Sementara Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012, ikut angkat bicara dan mendesak Kapolres Kota Bekasi dalam hal ini pihak aparat hukum agar kasus ini segera diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Jika polisi tidak menangani secara serius masalah tersebut, ini sama artinya aparat melanggengkan perbuatan tercela menjadi budaya di kalangan aparat dan birokrat. Kalian dibayar rakyat untuk menjadi pelayannya rakyat, bukan untuk memperlakukan rakyat dengan semena-mena ingat itu,” pesan Wilson Lalengke dengan tegas.
Diketahui, dalam hasil pemeriksaan dengan penyidik Pasal 156 KUHP dari pasal pokok 315 KUHP ditambahkan dengan Uu pers No 40 thn 99 Pasal 18 dikarenakan wartawati saat itu sedang menjalankan tugasnya untuk Konfirmasi anggaran Rp 2.508.809.000,- Pembangunan RSUD tipe D di daerah Bantar Gebang yang pada saat itu Oknum ASN itu menjabat PPK. (Team)

News Feed