oleh

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Terjerat Kasus Narkoba

Warta sidik — Tangerang

Blunder kasus narkoba yang lagi booming di Pengadilan Negeri Kota Tangerang dengan terdakwa Akmal Sohairudin Jamil bin Sahrudin, warga Cipondoh, Kota Tangerang bersama Syarif, Dede dan Muhamad Tofik, dengan barang bukti sabu seberat 0,51 gram, 0,31 gram dan ganja 7,3 gram.

Terdakwa ditangkap Buser Narkoba Polda Metro Jaya, Sabtu, (6/6), ketika sedang menuju rumah terdakwa Dede yang lebih dulu diamankan polisi.

Ternyata Akmal Sohairudin Jamil mentrasfer uang sebesar Rp. 800 ribu ke terdakwa Dede untuk membeli sabu 1 (satu) gram seharga Rp. 1,6 juta. Dan sampai ditangkap,para terdakwa belum memakai.

Terdakwa, Akmal Sohairudin Jamil, adalah anak Wakil Wali Kota Tangerang, Banten. Ketika ditangkap, terdakwa sedang menuju rumah Dede, Taman Bunga No. 5, Kota Tangerang. Sedangkan Dede dan Syarifudin telah diamankan lebih dulu pukul 00.15 oleh satuan Dit. Narkoba Polda Metro Jaya.

Baca juga:

SMP Negeri di Kota Bekasi Menari-Nari Diatas Pandemi Covid-19

Polisi menemukan satu klip bening warna putih sabu seberat 0,51 gram. Setelah dikembangkan ditemukan di atas kasur barang bukti yang sama seberat 0,31 gram dan ganja 7,3 gram.

“Total barang bukti 0,82 gram dan ganja 7,3 gram,” ujar Riskiyono, anggota Buser yang menangkap para terdakwa.

Ketika berkas dari Polda dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, P21 ditolak oleh JPU karena ada kejanggalan. Dan berkas Akmal Sohairudin Jamil bin Sahrudin harus sama dengan berkas Dede, Syarifudin dan Muhamad Tofik. Berkas di P-19 oleh JPU.

Satu bulan lebih berkas dari penyidik Polda Metro Jaya kembali ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menjadi P21 ke 4 tersangka ditingkatkan, naik tingkatan menjadi terdakwa.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menerima P21 berkas Akmal, Dede, Syarifudin dan M Tofik. Terdakwa langsung ditahan karena tidak ada asesmen rehab dari penyidik Polda Metro Jaya.

“Kalau ada asesmen rehab, saya bawa ke RSKO yang dirujuk oleh penyidik,” ujar Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang di hadapan kru wartawan yang meliput berita di kejaksaan dan pengadilan.

Baca juga:

Polda Banten Gelar Press Conference Hasil Operasi Jaran Kalimaya 2020 dan Kasus Curanmor

Setelah sidang sudah memasuki saksi ahli hukum pidana dan dokter dari yayasan yang dihadirkan untuk meringankan para terdakwa, kuasa hukum terdakwa, Sri Afriani mengatakan, para terdakwa harus direhabilitasi karena mereka adalah korban.

“Jelas-jelas sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dan berhak mendapatkan rehabilitasi,” ujar Sri, selesai sidang ditunda karena majelis hakim, R. Aji Suryo, SH, MH sakit.

Pemerhati kebijakan publik, dan juga ahli hukum ahli pidana, Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, serta juga dosen universitas Bhayangkara, mengomentari bahwa peristiwa hukum tersebut senyatanya dapat dilakukan rehabilitasi bagi pengguna yang sudah ketergantungan tersebut.

“Namun demikian, apabila asesmen dari pihak medis yang dimohonkan oleh penyidik tidak ada, ini yang menjadi sesuatu yang tak lazim atau sesuatu yang tidak lumrah. Tanpa asesmen pun, hakim bisa memutus di pasal 127, karena hakim memiliki kewenangan yaitu SE Mahkamah Agung, pasal 127, dengan maksimal hukuman 4 tahun atau di bawah 1 tahun, dengan catatan rehabilitasi, apabila ada asesmen,” ujar Seno.

“Kalau memang pengguna, seharusnya BNN dapat segera mengantar dan memasukkan para terdakwa ke RSKO Jakarta timur. Namun dapat juga berdasarkan putusan pengadilan agar pengguna menjalani rehabilitasi,” pungkas Dr. Seno.

Pasal 114, itu yang tepat untuk menuntut dan memutuskan perkara ini. Unsurnya sudah terpenuhi. Mentrasfer uang sama saja menyuruh, membeli, menukar, ditukar, membelanjakan, dibelanjakan. Perekusor bersekongkol kejahatan Narkotika. Sedang barang bukti 0,51 gram, 0,31 gram dan 0,82 gram, ditambah ganja 7,3 gram. Celah pasal 127 sudah tertutup dengan adanya barang bukti yang diamankan penyidik.

Apalagi para terdakwa belum memakai barang bukti sabu sabu dan ganja yang sudah dibelinya. Walaupun alasannya untuk dipakai diri sendiri tidak bisa untuk alasan penegakan hukum. (Play/DS)

News Feed