oleh

STANDAR PELAYANAN PUBLIK MELALUI SMART VILLAGE di TENGAH PANDEMI

Warta Sidik — Surabaya

OLEH :

Dr. Diana Hertati, MSi

DOSEN PRODI ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UPNV JATIM

Era revolusi industri 4.0 dan civil society 5.0 paradigma masyarakat pedesaan telah berubah, masyarakat tidak hanya menginginkan inovasi dalam pembangunan perdesaan berkelanjutane. Tetapi dalam bentuk pelayanan administrasi maupun non-administrasi yang prima. Sehingga diperlukan langkah solutif dari Pemerintahan Desa, salah satunya penerapan konsep smart village yang berdasarkan pada Total Quality Service (TQS) dan tetap terfokus pada kepuasan pelayanan bagi pelanggan (masyrakat desa).

Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan.

Maka dari itu perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali terhadap pelayanan publik dan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan harus beradaptasi dalam kondisi tersebut.


III Baca Juga :

Law Firm DSW Dan Partner mengomentari Fasilitas dan Infrastruktur di Desa Arborek, Raja Ampat, Papua Barat


Beberapa ketentuan yang patut diikuti masyarakat dalam pelayanan publik di Desa :
1). Masyarakat mengurus administrasi yang harus selesai saat ini,
2). Masyarakat melapor hal penting yang harus berhadapan langsung/tidak bisa jarak jauh dengan Kepala Dusun,
3). Tidak memasuki pelayanan publik jika mengalami gejala, seperti : demam/-batuk/pilek/nyeri tenggorokan,
4). Mematuhi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru,
5). Masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan layanan aplikasi sm@rtdesa dalam pengurusan surat online ataupun layanan pelaporan sm@rtdesa kepada pihak Desa, dan
6). Masyarakat juga dapat konsultasi melalui telepon/email/daring (dalam jaringan) lainnya. Dengan hal tersebut dapat meminimalisir kontak fisik.

Dalam situasi ini, bagaimana peran pengawasan, baik internal maupun eksternal?. Seharusnya dengan pemangkasan mekanisme layanan, justru dapat mempercepat pelayanan, tetapi kenyataannya hingga saat ini masih terdapat sejumlah masyarakat yang mengeluh terkait buruknya layanan, terutama layanan bantuan sosial dan sembako.


III Baca Juga :

Hakim Sakit, Sidang Kasus Narkoba Ditunda

ljazah ” Asli Atau Palsu ” Terlihat Jelas !! Akankah SGR Mengakuinya ??


Hal ini terjadi karena belum tersedianya sarana pengaduan di setiap unit penyelenggara pelayanan, minimal di tingkat pemerintaan desa dan tersedia pengelolaan terhadap pengaduan yang diterima juga harus dilakukan, sehingga tidak ada pemisahan antara program/kegiatan dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya yang dimulai dari internal. (yud)

News Feed