oleh

Law Firm DSW komentari Jasa Pengiriman JNE yang Amburadul

Warta Sidik – Jakarta

Pengiriman yang di lakukan JNE ternyata amburadul terkesan tidak profesional, bahkan amburadul.

Ini terjadi pengiriman surat Berharga yang di kirim dari Konsumen salah satu media ternama Warta Sidik, kepada a/n Irwan Wijaya, dengan alamat RT 05/ RW 05 No. 139, Kel. Gondrong, Kec. Cipondoh, yang terkirim dari JNE pada Rabu (11/11/20), namun sampai hari ini (Selasa 17/11/20) belum diterima atas nama.


071460074300220 sudah di terima DELIVERED TO [TONY | 12-11-2020 16:03 | TANGERANG ]


Ketika dikonfirmasi oleh pihak menejemen Warta Sidik, terkait Dokumen yang belum sampai, ke pihak Pengelola pengiriman JNE, justru mengatakan bahwa, “alamat tidak jelas dan No Hp salah,” ujar dari pengirim JNE.

“Tapi uniknya ko bisa barang yang terkirim diterima orang lain?. Kalau memang alamat kirim kurang lengkap harusnya Dokumen dikembalikan. Jangan seenaknya di berikan kepada alamat yang salah,” ungkap menejemen Warta Sidik.

“Kami sebagai Konsumen JNE merasa dirugikan. karena Dokumen surat yang terkirim itu surat Asli dan penting. Kebetulan memang tidak ada salinannya. Dan pihak Pengiriman JNE harus mengembalikan surat dokumen itu, kuatir jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi itu surat penting,” ujar Irwan.


III Baca Juga :

Diduga Penyidik Bermain Mata Dengan Oknum ASN Pemkot Bekasi, Tommy Alfredo Langi: Akan Saya Bawa Kasus Ini ke Mabes Polri


Saut Tambunan dari Law Firm DSW & Partner, mengomentari kasus JNE tersebut. Menurutnya ini ada konsekuensi baik dari segi Hukum pidana dan Perdata.

Saut Tambunan dari Law Firm DSW & Partner

“Merujuk Dalam pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananaya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur
tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemua itu dapat dipersalaahkan kepadanya. Yahya Harahap, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksaaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (Schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”

Sedangkan ditinjau dari aspek hukum pidana berdasarkan pasal 378 Kuhp, yang menyatakan, bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

“Menurut saya, ada indikasi dugaan penipuan sebab dokument tersebut tidak sampai alangkah baik nya pihak JNE segera menghubungi pihak Perusahaan Pers Warta Sidik, berkenaan kasus tersebut,” jelas Saut Tambunan.

Dr (c) Angreany Hariani putri SH MH

Secara lugas dan tegas hal ini disoroti oleh pemerhati kebijakan publik dan hukum juga ahli pidana, Dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr. (c) Angreany Hariani Putri, SH, MH, bahwa Pihak JNE secara hukum melanggar ketentuan aturan pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspeditur). Dimana perusahaan ekspedisi mengirimkan barang atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai Suatu Perjanjian Pengangkutan.

“Aturan dan dasar hukum dari Perjanjian Pengangkutan ini terdapat pada Pasal 1601 a, Pasal 1601 b dan Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Ketahui, selain itu undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun undang-undang ini hanya memberikan pengaturan yang umum mengenai tidak menepati janji atas suatu pelayanan (misalnya dalam Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen) namun pihak ekspedisi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban,” ucapnya.


III Baca Juga :

Law Firm DSW & Partner Ucapkan Selamat atas Berdirinya, INDONESIAN RESEARCH and DEVELOPMENT of SCHOLARS CENTER


Jika melihat kembali ke aturan Pengangkutan, khususnya dalam Pasal 468 dan Pasal 477 KUH Dagang, ia menegaskan, yang memberikan pengaturan sebagai berikut: Pasal 468 KUH Dagang : Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.

“Ia (pihak JNE–red) bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu. Pasal 477 KUH Dagang: Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya,” tegasnya.

“Maka, jelas perbuatan dari ekspedisi JNE melanggar ketentuan hukum diatas dan atas perbuatannya pihak ekspedisi harus memberikan ganti kerugian atas apa yang timbul dari kesalahannya dalam menjalankan kewajibannya,” pungkasnya. (Team).

News Feed