oleh

Diduga Penyidik Bermain Mata Dengan Oknum ASN Pemkot Bekasi, Tommy Alfredo Langi: Akan Saya Bawa Kasus Ini ke Mabes Polri

Pimpinan Redaksi Bersama Jajaran Divisi Hukum Warta Sidik

Warta Sidik — Kota Bekasi

Kasus pelecehan terhadap wartawan Media Warta Sidik yang sudah berjalan dari 23 Agustus 2020 sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya.

Entah dimana kealotannya. Penyidik pada kesempatan beberapa hari yang lalu sudah dipertanyakan oleh Divisi Hukum Warta Sidik, Hendri Handa Sagita, SH, mengatakan, kalau Oknum ASN alias Amran sudah mengakui kesalahannya dan akan meminta maaf.

Hendri Handa Sagita, SH,

Tapi sampai saat berita ini diturunkan belum ada konfirmasi lanjutan. Serasa kasus ini senyap dan di peti es kan oleh penyidik.


III Baca Juga :

Ahli Hukum Pidana Selaku Divisi Hukum Warta Sidik Dr Anggreany Haryani Putri, SH.,MH, Miris Menimpa Wartawan Kupas Merdeka (KM)


Ko Lucu, orang itu yang bersalah dan mengakui kesalahannya. Tapi malah klien kami dia atur pertemuannya di kantornya,” cibir Hendri sambil mempertanyakan kredibilitas penyidik yang tidak PROMOTER.

Pakar Hukum Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH, MH, selaku kuasa hukum sekaligus Divisi Hukum Warta Sidik

Menyikapi kasus yang diduga jalan ditempat, Pakar Hukum Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH, MH, selaku kuasa hukum sekaligus Divisi Hukum Warta Sidik mengatakan, “Pelaku bisa dituntut pasal berlapis. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku sebenarnya tidak hanya dapat diganjar pasal 156 KUHP, 315 KUHP jo Pasal 18 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Namun dapat ditambah dengan UU Perlindungan Perempuan karena perbuatan dari tersangka memenuhi unsur pelecehan terhadap perempuan.”

Sementara Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012, ikut angkat bicara dan mendesak Kapolres Kota Bekasi dalam hal ini pihak aparat hukum agar kasus ini segera diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


III Baca Juga :

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, Kadiv Hukum Warta Sidik Angkat Bicara, Segera Di Proses Penganiayaan Terhadap Jurnalis Acun Sunarya Wartawan Kupas Merdeka (KM)


“Jika polisi tidak menangani secara serius masalah tersebut, ini sama artinya aparat melanggengkan perbuatan tercela menjadi budaya di kalangan aparat dan birokrat. Kalian dibayar rakyat untuk menjadi pelayannya rakyat, bukan untuk memperlakukan rakyat dengan semena-mena ingat itu,” pesan Wilson Lalengke dengan tegas.

Diketahui, dalam hasil pemeriksaan dengan penyidik Pasal 156 KUHP dari pasal pokok 315 KUHP ditambahkan dengan Uu pers No 40 thn 99 Pasal 18 dikarenakan wartawati saat itu sedang menjalankan tugasnya untuk konfirmasi anggaran Rp 2.508.809.000,- Pembangunan RSUD tipe D di daerah Bantar Gebang yang pada saat itu Oknum ASN itu menjabat PPK.

Demikian juga Pimpinan Redaksi Tabloid Warta Sidik, dibuat berang karena kasus ini tidak kunjung selesai.

“Saya merasa perlu untuk meneruskan kasus ini ke Mabes POLRI karena terkait pelecehan profesi yang dilakukan oleh Oknum ASN Pemkot Bekasi pada wartawan di media saya. Masa mulai dari bulan Agustus sampai sekarang (November–red) tidak ada kelanjutannya,” tegas Tomy sambil mempertanyakan oknum penyidik yang tidak profesional.

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH

Senada ditambahkan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, yang juga Divkum Warta Sidik, kalau yang bersangkutan Amran (terlapor–red) sudah mengakui kesalahannya, tapi malah menghadirkan saksi yang tidak melihat saat kejadian. Artinya Amran menceritakan kejadian, kemudian ditunjuk sebagai saksi. Kan, tidak lumrah. Ia mau lepas dari permasalahan. Sudah tahu salah tapi malah mau membuat skenario drama.

“Hukum merujuk pada asas kepastian hukum yg tertuang pada dogmatik. UU No. 40 Tahun 1999. Sebagai profesi jurnalis yang menjalankan tugasnya haruslah diberikan perlindungan hukum sehingga tidak ada persekusi dan intimidasi. Kemudian melihat dari perkembangan perkara yang dilaporkan cenderung alot dan tidak bergerak cepat. Maka saya berpendapat kepolisian Negara telah gagal melindungi dan mengayomi KEBEBASAN PERS, sehingga kedepan saya khawatir akan ada rentina rentina lainnya yang bernasib sama,” tegasnya.

Galih Munandar, SH, MH,

Hal ini dipertegas Penasihat Hukum Pelapor, Galih Munandar, SH, MH, mengomentari kasus kliennya, KUHAP tidak mengatur mengenai batas waktu (kadaluwarsa) Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan. Akan tetapi, dalam Perkapolri 14/2012 disebutkan, bahwa waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara. Perkara mudah, kriterianya: saksi cukup, alat bukti cukup, tersangka sudah diketahui atau ditangkap dan proses penanganan relatif cepat.

“Harusnya penyidik paham Perkap tersebut. Akan tetapi pada implementasinya perkara a quo, timbul keanehan mengapa alot sekali penanganan perkara?, padahal kami sudah mendukung dengan alat bukti sesuai yang dibutuhkan,” pungkasnya. (Team)

News Feed