oleh

LSM LIRA AKAN MEMPOLISIKAN PELAKU OKNUM PUNGLI BANSOS PKH dan BPNT

Warta Sidik — Lombok Tengah

Pungutan Liar (pungli) diduga semakin marak terjadi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kamis (12/11).

Ketua Dewan Pimpinan LSM LIRA Praya Kota, Kab. Lombok Tengah, Samuil Hakim, menyampaikan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh dikutip satu rupiah pun, baik itu oleh pendamping PKH maupun oleh Ketua Kelompok.

“Sebagai pendamping, harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan,” paparnya.

Sebagai acuan sudah jelas dalam Juknis PKH dan Kode etik tentang SDM PKH dan Permensos no 20 tahun 2019 tentang BPNT, pada program BPNT para agen yang ditugaskan sebagai penyalur harus menyiapkan komuditas pangan sesuai dengan pedoman umumnya dengan melaksanakan 6T dan pengumpulan kartu KKS oleh oknum sangat dilarang.

Baca juga:

Babinsa Turut Membantu Warga Binaan Membuat Talud Parit Irigasi

“Oleh karena itu dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, itu semua nanti kita dari LSM LIRA akan membantu Dinas Sosial Kabupaten untuk mensosialisasikan kesemua desa dan dusun,” imbuhnya.

Dijelaskan, pendamping sebagai ujung tombak pemerintah. Yang mana telah dipercayakan pekerjaan tersebut agar dapat sampai kepada tujuannya.

“Program pemerintah tidak boleh dijadikan lahan empuk untuk meraih keuntungan pribadi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, golongan sehingga merugikan hak orang lain. Dan merugikan keuangan negara. Jika didapatkan maka, nanti kita akan melaporkan langsung ke APH,” tegasnya.

Dalam hal ini Samuil Hakim, menambahkan, seharusnya bantuan dari pemerintah untuk masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat, dan tidak di mainkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu masyarakat KPM yang tidak mau disebutkan namanya, menuturkan kepada ketua LSM LIRA, “Ketika saya diberikan dana tersebut, kami tidak tau berapa sebenarnya yang kami dapat. Yang penting saya diberikan bantuan”.

Baca juga:

Jaksa Tidak Mampu Lagi Hadirkan Saksi Fakta

“Kami merasa keberatan dengan tingkah pendamping dan ketua kelompok,” terangnya.

Dari aduan masyarakat tersebut, LSM LIRA melakukan kroscek ke lapangan sekaligus melakukan pengawalan pada saat distribusi untuk menghindari dugaan adanya oknum yang bermain di program ini.

“Kita merencanakan akan membagi tugas melakukan investigasi di wilayah-wilayah yang dilaporkan oleh masyarakat dan KPM sebagai penerima program. Semua kegiatan ini dengan tujuan KPM terlindungi dan terpenuhi hak-haknya secara utuh dan dalam rangka membantu pemerintah memberikan Kontrol jalannya proses program kemiskinan ini,” paparnya.

Ojik sebagai Dewan Pakar LSM LIRA DPK Praya Kota menambahkan, LSM LIRA yang menjalankan tugas sebagai kontrol sosial masyarakat tidak menyimpang dari koridor hukum karena Sesuai dengan amanah UUD 1945 Termuat di dalam UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dan dengan diperkuatnya pendirian Organisasi Masyarakat LSM LIRA yang Berbadan Hukum mempunyai tujuan mengontrol kebijakan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program demi terwujudnya Pengabdian PANCASILA yang abadi dalam sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Mari kita kawal semua jenis Program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia khususnya daerah Kabupaten lombok Tengah agar tepat sasaran. Dan Kami akan meminta Aparat Penegak Hukum Polres Lombok Tengah untuk mengusut tuntas oknum pelaku yang coba-coba bermain main dalam program PKH dan BPNT ini. Yang sekiranya merugikan penerima manfaat baik itu oknum pendamping, oknum ketua kelompok dan oknum agen penyalur PKH dan BPNT. Tentunya nanti aduan warga akan kami laporkan ke APH dengan membawa bukti-bukti hasil investigasi di lapangan,” tutupnya. (fahrun)

News Feed