oleh

PT Drymix Indonesia dilaporkan ke Polda karena merugikan PT Neochem Indonesia senilai Rp. 6,2 Milyar

Warta Sidik — Jakarta

Saddan Marulitua Sitorus, SH, Kuasa Hukum korban PT Neocham Indonesia, melaporkan Pemilik dan pengurus PT Drymix Indonesia ke Polda Metro Jaya, dimana masing-masing terlapor atas nama Alpino Iskandar, Asanga Abhayawardhana, Try Suciptian, Yatno dan Sumiati, Dkk atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan undang-undang, yakni Pasal Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana dengan total Rp. 6.185.167.010,- (enam miliar seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sepuluh rupiah).  atas barang yang tidak dibayarkan dan tidak dikembalikan, dengan LP No TBL / 6314/ X / YAN 2.5 / 2020/ SPKT PMJ Tanggal 26 Oktober 2020.

Pada tahun 2019 PT Drymix Indonesia telah melakukan pemesanan, semen dan aditif kepada PT Neochem Indonesia (Selanjutnya disingkat “PT NI”) dan kerjasama pemesanan terus berlanjut hingga bulan maret 2020.

Dengan ketentuan lain bahwa setiap barang yang dipesan akan dibayarkan berdasarkan tagihan Invoice. Namun Kerjasama tersebut tidak berjalan baik dikarenakan pihak PT Drymix Indonesia tidak kooperatif untuk memenuhi segala kewajiban kepada PT NI.


III Baca Juga :

Diduga Palsu Ijazah Shintia Gelly Rumumpe Lolos Calon Bupati Dipertanyakan Publik


Saddan menjelaskan awal terjadinya hubungan Kerjasama antara PT Drymix Indonesia dengan PT Neochem Indonesia sudah terjalin lama dan sangat baik terhitung sejak tahun 2013. Dan seperti biasa dikarenakan sudah saling percaya tentu tidak menaruh rasa curiga bahwa PT Drymix Indonesia tidak kooperatif melakukan pembayaran, walau barang milik PT NI sudah diambil. Bahkan waktu yang diberikan oleh PT NI kepada PT DI juga cukup fair, ada 60 Hari masa jatuh tempo sejak invoice diberikan, namun sama saja PT DI tidak kooperatif dan bertanggungjawab atas kewajibannya.

Bahwa sejak terjadi penundaan pembayaran oleh PT Drymix Indonesia terhadap Piutang PT Neocham Indoensia, ada 2 (dua) surat yang telah diterima oleh PT NI, masing-masing surat tersebut (i) Surat No. 133/DI/FA/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 dan (ii) Surat tertanggal 138/DI/FA/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, perihal tentang menawarkan upaya restrukturisasi skema pembayaran, namun sampai hari ini penawaran tersebut belum dapat diterima karena memberatkan PT NI, dan selanjutnya pihak PT Drymix Indonesia sampai hari ini tidak memperlihatkan itkad baik untuk melakukan pembayaran piutang PT Neochem Indonesia.

Tindakan PT DI tidak kooperatif dan bertanggungjawab sampai hari ini, termasuk bahwa PT NI melalui Kuasa Hukum telah melayangkan surat Somasi kepada PT DI namun memang lagi-lagi tidak ada upaya penyelesaian terbukti dengan tidak memberikan balasan atas 2 somasi tersebut. Khawatir Hak-hak PT NI tidak dibayarkan oleh PT DI, maka upaya yang dilakukan oleh Klien, melalui Kuasa Hukum LQ Indonesia Law Firm, sudah menyampaikan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dibalas/direspon sehingga menurut Klien Kami bahwa tindakan PT DI tidak memberikan kepastian untuk pembayaran hak klien. Karena tidak ada kepastian kapan dilakukan pembayaran, oleh Klien akan menempuh jalur hukum pidana.

“ Klien Kami sudah memberikan rentang waktu yang cukup, yakni setahun menunggu itikad baik PT Drymix Indonesia untuk melakukan pembayaran kewajibannya, namun yang terjadi Yang bersangkutan tidak kooperatif dan kami juga mengupayakan agar tagihan dibayarkan dengan win-win solusi tapi pada kenyataannya memang ada unsur sengaja, kami khawatir kalau ini berlanjut terus menerus akan berdampak buruk bagi keuangan Klien kami” ujar Advokat Saddan Sitorus, SH di Polda Metro Jaya kepada para wartawan.


III Baca Juga :

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH : DIDUGA Oknum ASN Di Kolaka Manipulasi Data, Pemalsuan Tersebut Tetap Harus di Proses


Upaya laporan polisi adalah untuk memberikan efek jera bagi PT Drymix Indonesia, Yang bersangkutan harus mempertanggungjawab tindakannya dan akan dibuktikan melalui proses hukum yang PT NI ambil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan 378 KUHPidana.

Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP Ketua LQ Indonesia Lawfirm,

Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP memberikan keterangan bahwa di luar sana banyak perusahaan mengunakan Modus PKPU seolah-olah ada pengajuan penundaan kewajiban, padahal pengaju dan pengurus adalah oknum yang diatur oleh debitur/perusahaan yang berhutang, sehingga aset diambil kembali dengan harga murah, dan korban-korban yang memberikan hutang, ditipu lagi dengan modus. Ini namanya sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu rekan LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Saddan Sitorus, SH sudah benar untuk membuat laporan polisi untuk menindaklanjuti dugaan penipuan dan penggelapan. Para oknum yang merugikan pemilik bisnis yang jujur, wajib di tindak tegas, tangkap dan tahan agar tidak menipu orang lainnya lagi.

LQ Lawfirm mengucapkan terima kasih kepada Polda metro jaya yang telah menerima laporan polisi Kami. dan menyakini bahwa keadilan dan hukum akan ditegakkan.

Dr Dwi Seno Wijanarko.SH., MH Pemerhati Hukum

Pemerhati hukum Dr Dwi Seno Wijanarko.SH., MH Mengomentari bahwa langkah hukum yg di lakukan Oleh LQ lawfirm Sudah tepat.
Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601.K/Pid/1990 menyatakan :
“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah cara yang tidak jujur untuk memperoleh harta yaitu dengan curang/tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu. saya salut dan apresiasi pada aparatur penegak hukum dalam Hal ini pihak kepolisian yg telah menegakkan hukum sesuai Due proses of law. Agar memberikan efek jera kepada pelaku usaha dalam melaksanan jalanin bisnis yang sehat, tanpa adanya tipu muslihat.

Mohamad Faisal Insan Hukum

Insan Hukum Mohamad Faisal mengomentari “langkah yang di tempuh oleh LQ Firm merupakan upaya hukum yang baik. Apabila somasi tidak di indah kan maka patut lah laporan pidana menjadi balasan untuk pelaku usaha yang di duga sangat kuat melakukan tindak pidana 378KUHP dan 372 KUHP, saya berharap kepolisian bisa mengambil sikap yang bijak menangani perkara a quo”

Advokat Hendri Handa Sagita, SH dari LAW FIRM DSW & PARTNER

Selanjutnya Advokat Hendri Handa Sagita, SH dari LAW FIRM DSW & PARTNER menambahkan “Dengan diterapkannya due process of law maka suatu proses hukum dapat dikatakan berjalan dengan prosedural yang benar dan adil, sehingga menciptakan perlindungan untuk menjamin setiap warga negara yg dirugikan untuk mendapatkan keadilan yang layak dan sebagaimana mestinya.
Due process of law merupakan proses hukum yg menjunjung tinggi keadilan dan tidak memihak kepada siapapun”. (Rava.K)

News Feed