oleh

Ijazah Shintia Gelly RUMUMPE Caleg Bupati Minut Diduga Palsu

Warta Sidik — Jakarta

Menurut Sumber Calon Bupati Minahasa Utara nomor urut satu tersebut terindikasi tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMA Pelita Tiga Jakarta Timur. Nama Shintia juga tidak pernah ada dalam catatan Buku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Putri dari Vonnie Anneke Penambunan, Bupati Minahasa Utara dan juga Calon Gubernur Sulawesi Utara ini, menggaungkan tema kampanye “Minahasa Utara Berintegritas”.

Gambar Ilustrasi 

Bagaimana bisa berintegritas, syarat minimal pendidikan SMA saja diduga dipalsukan,” kata sumber Selasa (20/10/2020).


III Baca Juga :

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH : Wartawan Tidak Bisa Dipidana Menurut UU Pers


Kami sudah menemui beberapa alumni angkatan 1999 jurusan IPA yang diklaim sebagai tahun kelulusan Shintia, namun tak seorang pun yang mengenal Shintia. Bahkan, blangko tandatangan kepala sekolah dan NIP kepala sekolah di ijazah Shintia juga berbeda sekali dengan milik alumni yang lain.

Rekan-rekan alumni dan pihak Yayasan sudah sangat resah dengan pencatutan nama oleh Shintia ini,” ungkap sumber

Sumber mengaku akan melaporkan temuannya tersebut ke Bareskrim Polri. yang bersangkutan bisa didakwa dengan pidana murni karena diduga melanggar pasal 166 ayat 1 KUHP dan pasal 184 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.

“Ancaman hukumnya maksimal penjara 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta,?”

Sementara, Wakil Kepala Sekolah SMA Pelita Tiga Jakarta Timur Zulhedi menyatakan, berdasarkan catatan sekolah tidak pernah ada nama Shintia Gelly Rumumpe dalam catatan buku induk sekolah.

Apakah ijazah tersebut palsu? Kami bukan lembaga yang berwenang menyatakan ijazah tersebut palsu. Kami sudah jelaskan sedetail mungkin kepada penyidik dan KPU, silahkan disimpulkan sendiri,” kata Zulhedi kepada wartawan, Senin (19/10).

Bertahun-tahun Shintia tidak pernah mendatangi ataupun menghubungi kami, tiba-tiba kami didatangi banyak pihak mulai dari KPU, Kepolisian, LSM, dan pihak Shintia sendiri. Kami merasa terintimidasi. Shintia tidak pernah terdaftar di sekolah kami, untuk itu kami sepakat untuk tidak bisa melegalisir ijazah yang bersangkutan,” tegas Zulhedi.

Menurut Aturan Ijazah yang bersangkutan bisa di legalisir oleh Kanwil pendidikan wilayah X Sulawesi karena jarak alamat sekolah jauh dari tempat di mana yang bersangkutan tinggal .jelas Zulhedi dalam rekaman

Secara terpisah, kuasa hukum Shintia Gelly, Stevie Da Costa mengungkapkan, kewenangan menyatakan bahwa ijazah dinyatakan palsu adalah pengadilan.

“Sebelum ke pengadilan itu kewenangan dari pihak kepolisian. Jadi tidak ada instansi lain yang bisa menyatakan sah atau tidak selain dari pengadilan,” kata Stevie.

Stevie menjelaskan bahwa permasalahan ijazah ini sebenarnya sudah selesai ditangani oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut) melalui Direskrim Umum pada September 2019, dengan nomor laporan 666.

“Laporan sudah di-SP3 atau diberhentikan. Jangan tanya ke KPU atau Bawaslu. Jadi untuk kelanjutan kenapa itu dihentikan, harus ditanyakan ke pihak Direskrim Umum Polda Sulut,” kata Stevie.

Dr. Dwi Seno Winajarko, SH., MH Ahli Pidana

Di tempat terpisah saat di mintai komentarnya oleh wartawan warta sidik, ahli pidana Dr. Dwi Seno Winajarko, SH., MH berpendapat “walaupun sudah SP3, Jika di temukan adanya bukti baru, maka penyidikan dapat di mungkin kan untuk di buka kembali.” tuturnya.

Mempertegas pendapat ahli, Sejalan dengan itu Adv Galih Munandar, SH. Mengomentari bahwasanya dengan mendasarkan alasan bahwa SP3 tersebut hanyalah merupakan kebijakan yang diberikan oleh pihak penyidik yang memeriksa perkara pemalsuan ijazah tersebut dan tidak masuk dalam kategori yang dapat mengakibatkan Nebis in idem, maka guna menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan serta dengan memperhatikan tegaknya prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, penyidik dapat memberikan lagi SP3 atas persangkaan terhadap tersangka agar proses pemeriksaan tidak berlarut-larut tanpa arah yang pasti.”

Kemudian Advokat Hendri Handa Sagita, SH dari Law Firm DSW & Partner menambahkan ” esensi dari tindak pidana pemalsuan pasal 263 KUHP bukan pada kapan pemalsuan itu di lakukan, akan tetapi sejak kapan tindak pidana tersebut di ketahui, artinya walaupun perbuatan a quo dilakukan sudah lama namun diketahui baru baru, nama perkara tersebut masih bisa di buka kembali, apa lagi di tambah dengan adanya bukti baru” tambahnya.

Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH Ahli Hukum Pidana

Ditempat terpisah Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH Ahli Hukum Pidana mengatakan jika ditemukan novum (bukti) bahwa ijasah yang digunakan oleh calon Bupati diduga palsu maka harus dilakukan upaya penyidikan oleh pihak kepolisian.


III Baca Juga :

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH : DIDUGA Oknum ASN Di Kolaka Manipulasi Data, Pemalsuan Tersebut Tetap Harus di Proses

Hukum tidak mencerminkan keadilan akibat penyidikan berlarut larut


Dalam hal ini pihak yang merasa di rugikan dengan adanya perbuatan dari pihak calon Bupati dapat membuat laporan disertai dengan bukti-bukti yang sah yaitu pencatatan di sekolah dalam bentuk apalun yang berkaitan dengan pembuktian yang bersangkutan tidak pernah mendaftar dan terdaftar terlebih dapat lulus dan memiliki ijasah dari sekolah.

Dengan dasar dari pembuktian tersebut pihak penyidik akan melakukan upaya penyidikan lanjutan sehingga jika memang ybs terbukti atau ada dua alat bukti yang sah mengarah ke perbuatan pemalsuan data maka perbuatan ybs masuk kedalam pidana absolut memenuhi unsur pelanggaran pasal 166 ayat 1 KUHP dan pasal 184 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.

Bukan hanya ybs yang dapat dipidana namun pihak-pihqk terkait yang membantu ybs dalam membuat ijasah yg diduga palsu tersebut juga dapat di pidana karena turut serta melakukan perbuatan pidana.

Jika terjadi hal seperti ini sebenarnya yang dirugikan bukan hanya pihak sekolah namun seluruh masyarakat yang akan dipimpinnya dapat mengalami kerugian karena seorang pemimpin yg berintegritas haruslah diawali dengan kejujuran terlebih kejujuran akademik demi kemajuan bersama.

Kuasa hukum dari pihak ybs menyatakan bahwa yang dapat memutuskan ijasah itu palsu atau tidak didalam peradilan pendapat itu dapat dibenarkan namun kembali lagi sebaiknya penjelasan haruslah disertai dengan bukti agar semua menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan. (Team).

News Feed