oleh

Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, Angkat Bicara Kasus Pidana di Bendungan Utara Jakarta Utara

Warta SidikJakarta

Haji Mudjamil yang akrab disapa Bang Djamil ini diperiksa sebagai saksi di Polres Jakarta Utara atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Awi yang mengaku sebagai korban pada peristiwa Golden Hands di Bendungan Utara pada 9 Juli 2020 lalu.

Awi yang mengoperasikan tempat hiburan Goldenhands pada masa PSBB dan tidak membayar sewa gedung sejak April 2019 mengaku dikeroyok oleh orang pada tanggal 9 Juli 2020.

“Sesungguhnya yang terjadi tidak ada pengeroyokan dan penganiayaan sama sekali terhadap pelapor Awi. Kami telah menyerahkan bukti video bahwa yang bersangkutan sehat walafiat setelah keluar gedung Goldenhands pada tanggal 9 Juli 2020 pukul 16.13 WIB,” kata Djamil, Jumat (23/10).

Baca juga:

Danrem 162/WB Gelorakan Budaya Menanam Pohon Demi Menjaga Kelestarian Alam

Bahkan ia lanjut Djamil, masuk kembali ke dalam gedung Kapolsek Penjaringan Kompol Ardriansyah dan tim nya untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan narkoba di salah satu ruangan karaokenya. Dan Awi tidak mengalami cedera apapun saat bersama anggota kepolisian Polsek Penjaringan.

“Videonya telah kami serahkan ke penyidik bahkan versi lengkapnya telah kami berikan ke Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Menkopolhukam dan seluruh jajaran Div Propam Mabes Polri,” tutur Bang Djamil.

Onggowijaya, SH, MH, selaku kuasa hukum Djamil yang mendampingi selama pemeriksaan menyampaikan, bahwa Awi terlihat sehat walafiat setelah keluar gedung Golden Hands tanggal 9 Juli 2020 pukul 16.13 WIB, dan ia membuat laporan polisi pada tanggal 10 Juli 2020, mengapa jajaran Polsek Penjaringan tidak memberikan pertolongan pertama jika benar korban mengalami pengeroyokan atau penganiayaan? Dan mengapa tidak langsung mengamankan pelaku jika memang Awi mengalami pengeroyokan saat itu?.

“Kami heran ada dugaan penyalahgunaan narkoba dalam gedung. Namun sampai saat ini jajaran Polsek Penjaringan belum mempublikasikan sejauh mana penanganan kasus narkobanya. Dan dalam video juga terlihat jelas Awi santai-santai saja saat polisi memeriksa ruangan karaoke Golden Hands,” ujar Onggowijaya.

Baca juga:

Bendahara Desa Korupsi Dana Desa 570 Juta, Polres Serang Kota Amankan Pelaku

“Kami juga mempertanyakan mengapa Polres Jakarta Utara fokus sekali pada dugaan pengeroyokan. Sampai mana proses hukum terhadap Awi atas dugaan penyalahgunaan narkoba? Kami bahkan menyerahkan foto-foto orang yang diduga oknum polisi yang berada di luar setelah sebelumnya berada di dalam gedung Golden Hands,” jelasnya.

Diketahui, kasus ini berawal dari tidak dibayarnya uang sewa gedung oleh Awi. Yang kemudian oleh pemilik gedung tersebut disewakan kepada Biro Hukum FBR dan akan dipergunakan untuk kegiatan sosial dan layanan hukum kepada masyarakat.

Namun anehnya setelah menempati gedung selama 2 tahun tanpa membayar sewa malah membuat laporan polisi seolah-olah dikeroyok.

“Apabila tidak terbukti tuduhan Awi, maka kami akan menuntut Awi secara hukum atas membuat laporan palsu,” tegas Djamil selaku Ketua FBR Korwil Jakarta Barat.

“Kami berharap jajaran Polres Jakarta Utara tegak lurus dalam kasus ini, kami tahu pada saat Djamil diperiksa, Awi yang sekarang berambut gondrong juga hadir di Polres Jakarta Utara entah menemui siapa. Yang pasti ia tidak masuk ke ruangan unit jatanras untuk diperiksa. Dan kami berharap Bapak Kapolri dapat memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini karena ini menyangkut ormas. Apalagi selama ini ormas FBR selalu membantu pihak kepolisian dalam menjaga kamtibmas NKRI,” harapnya.

“Dan yang lebih penting, ingat selalu pesan Bapak Presiden Jokowi agar jangan menggigit orang yang tidak bersalah,” pungkas Onggowijaya.

Ditempat yang terpisah Ahli Hukum Pidana Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, angkat bicara, agar penegakan hukum harus membuat terang benderang suatu masalah.

“Pihak-pihak yang terlibat harus diperiksa dan diminta pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan alur penanganan yang tepat dan benar, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Bilamana terdapat 2 peristiwa tindak pidana maka keduanya pun harus diperiksa. Apalagi ada suatu dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka kepolisian harus objektif dalam menangani kasus tersebut,” jelasnya. (A. Kodir)

News Feed