oleh

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH : Wartawan Tidak Bisa Dipidana Menurut UU Pers

Warta Sidik — Kota Bekasi

Pakar Hukum Ahli Pidana Dr. (c). Anggreany Haryani Putri, SH.,MH yang kebetulan sebagai Divisi Hukum Tabloid Warta Sidik Cetak dan Online menangapi terkait rekan jurnalis yang dilaporkan Kapus Pacellekang  Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa beberapa waktu lalu.

Menurut UU Pers, Pers mendapatkan perlindungan hukum sepanjang apa yang diberitakan adalah benar bukan berita yang mengandung ujaran kebecian pada salah satu golongan ataupun individual.


III Baca Juga :

Perkara No 445/PDT G/2020 Dikabulkan, Founder Master Trust Lawfirm: Apresiasi Obyektifitas Hakim


Pemberitaan Pers juga sepanjang itu fakta dan dapat dibuktikan keberadaan kebenarannya yang berasal dari narasumber yang mengalami sendiri, melihat atau pun mendengar sendiri tidak dapat ditindak. Jikapun dilakukan pelaporan sah2 saja namun semua tuduhan oleh pihak yang membuat aduan haruslah dapat dibuktikan karena proses penyidikan pidana haruslah didasarkan pada alat bukti yang sah dan untuk menetapkan tersangka haruslah memiliki minimal dua alat bukti yang sah.

Berawal dari beberapa waktu lalu sejumlah awak media telah mempublikasikan pemberitaan tentang korban pada waktu itu gagal menikah akibat hasil Plano Test yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Pacellekang  Desa Paccellekang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.
Dalam hal ini, tepatnya ditahun kemarin September 2019 seorang gadis berinisial “A” menjadi korban gagal menikah akibat syarat memenuhi prosedur oleh KUA harus ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin TT 1, namun justru yang dikeluarkan dari hasil Plano Test adalah positif.
Oleh pihak puskesmas malah pada waktu itu memeriksa seperti HB (protein zat besi dalam darah ) HIV (virus AIDS)  HBsAg (Hepatitis b ) surface  (antigen) plano tes  (mendeteksi hormon kehamilan) dari semua pemeriksaan dengan hasil negatif, tetapi hasil dari Plano Test yang dikeluarkan puskesmas Paccellekang positif.
Korban yang saat itu merasa terpojok dengan adanya informasi yang di alami, sehingga melakukan Plano Test ke beberapa rumah sakit dan semua hasilnya adalah negatif.
Selanjutnya, gadis berinisial “A” sebagai korban yang pada waktu itu bersama LSM Kontrak melaporkan ke pihak penegak hukum di Polres Gowa.
Namun, sejak adanya laporan tersebut pada bulan September 2019 di Polres Gowa tidak kunjung ada kepastian hukum alias mandek dan hal ini berdasarkan keterangan sejumlah awak media yang ditemui pada suatu kesempatan
Melalui adanya pemberitaan dibeberapa media, akhirnya Kepala Puskesmas Paccellekang dr. Vidya Reskiyani terusik ketakutan dan mengadukan sejumlah awak media ke Dit. Reskrimsus Polda Sulsel.
Menurut sejumlah awak media yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengungkapkan bahwa adanya suatu pemberitaan yang dipublikasikan berdasarkan fakta dan bukti serta memenuhi unsur jurnalistik.

Dr Dwi Seno Wijanarko Sh, MH pemerhati hukum sekaligus Divisi Hukum Tabloid Warta Sidik cetak dan Online mengomentari terkait bergejolaknya Peristiwa hukum yang terjadi di Gowa Sulsel.


III Baca Juga :


Maka menurut saya bahwa Tupoksi jurnalis adalah sebagai kontrol Sosial dan dalam rangka pemberitaan yang terang dan jelas Dari sumber yang jelas. Tidak sepatutnya dilakukan pemeriksaan karena Jurnalis. Hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencerdaskan anak bangsa.

Sejalan dengan Pemerhati Hukum, Insan Hukum Mohamad Faisal mengomentari ” Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kaualitas dengan perlindungan wartawan.
Tak ada gunanya dengan kemerdekaan pers, seharusnya penyidik harus diinggat PERS itu pilar ke 4 tidak bisa dipidanakan dan selalu diinggat dengan adanya MoU Kapolri yang menyatakan PERS adalah Mitra Polri harus dipahami dan inggat jangan mentang mentang menerima laporan langsung ditanggapi seharusnya penyidik paham dengan UU PERS bisa menyarakan atau mengarahkan ke ranah Hak sanggah dan Hak Jawab sebagai dalam media dimana si pelapor diberitakan.
Ini kan kasus sengketa PERS ya harus ke Dewan PERS bukan tempatnya dikepolisian tetapi kalau Dewan PERS sudah menyerahkan atau tidak bisa menyelesaikan sengketa PERS baru ke polisi, baru penyidik berperan.
Untuk apa adanya UU PERS dan MoU Kapolri kalau pada  akhirnya wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana” tuturnya

Adapun menanggapi pengaduan oleh sejumlah awak media yang dituduh telah melakukan pencemaran nama baik merasa keberatan dan akan menempuh  jalur hukum kepada pihak Kapus berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999.


III Baca Juga :


“kami akan menghadap Polda hari ini atas laporan kepala puskesmas pacelle gan.selanjutnya kami akan melapor balik , mengingat mereka tidak lagi memenuhi UU. Pers No 40 tahun 1999.”  Jelas Rahmat salah satu wartawan terlapor.. (Rosna)

News Feed