oleh

TUPOKSI FORUM KOMUNIKASI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN FK-TKSK KABUPATEN LOMBOK TENGAH DAN PERANNYA SEBAGAI PENDAMPING SOSIAL PSBPK PROGRAM BPNT SEMBAKO

Warta Sidik — Lombok Tengah

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/ instansi sosial kabupaten/kota untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok tengah, kepada para TKSK se Kabupaten Lombok tengah menjelaskan, bahwa Pembentukan dan Penugasan FK TKSK diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Disamping itu juga terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dan terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat Kecamatan 13/2/10/2020.


III Baca Juga :

TRAGIS!! WAKIL RAKYAT TAK MERAKYAT: Singkap Tabir Dana Siluman, SPPD BODONG 3 MILIAR DPRK SIMEULUE


Kepala dinas Sosial Loteng menyebutkan, Jumlah TKSK di Kabupaten Lombok tengah sebanyak 12 orang, yaitu ; FAHRUN ROZI TKSK Kec. Praya, ABD. HAYYI, S.Pd TKSK KE. BATUKLIANG UTARA, AHMAD JUFRIADI, S.Pd TKSK KECAMATAN BATUKLIANG, H. MUHAMMAD QADIM, S.Ag TKSK KECAMATAN KOPANG, H. HARSONO TKSK PRAYA TENGAH, ZULKAHFI, S.Ag TKSK KEC praya Timur, NURHAYATI, S.Pd.I TKSK KEC. JONGGAT, SAURIM, S.IP TKSK KEC. PRAYA BARAT DAYA, HARTAWAN, S.IP TKSK KEC. PRAYA BARAT, REAGEN, S.Pd TKSK KEC. PUJUT, H. SAKARTA, S.IP TKSK KEC. PRINGGARATA, SUHERMAN, S.Hi Tksk KEC. JANAPRIA, sebagian besar berpengalaman di organisasi Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) maupun relawan sosial.

Ditempat yang berbeda Ojik, selaku KORDINATOR TKSK Kabupaten Lombok Tengah waktu dikonfirmasi oleh awak Media menuturkan, tugas umum TKSK yakni, melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan/atau data dan informasi lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyampaikan khusus untuk program Bansos Pangan.

Pendamping Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang juga menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam hal memerangi kemiskinan di daerah memiliki 6 tugas pokok berdasarkan keputusan Menteri Sosial, yakni Kepmen No. 592/SK/PFM.PPK.PAN.2/12/2017, yaitu:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi By name By address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo atau kini lebih dikenal dengan nama KKS;
4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
5. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi.
6. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

“Pendamping TKSK juga punya tugas untuk berkoordinasi dengan Perangkat Desa dan Pendamping Sosial lainnya untuk memastikan KPM menerima informasi dan mengerti mengenai program BPNT ini,” terangnya.


III Baca Juga :

Koruptor Kasus Jiwasraya Dihukum Seumur Hidup 

Jaksa Menolak Eksepsi Penasihat Hukum


“Kemudian dalam fungsi membimbing dan mengedukasi mereka diharuskan bisa memberikan bimbingan dan mengkoordinasi peregistrasian KPM, memberikan bimbingan mekanisme pencairan dan penyaluran. Selain itu mereka pun harus melakukan koordinasi dengan Tikor Bansos Pangan dan Bank Penyalur dalam memberikan daftar E Warong ke KPM, mengedukasi jenis bahan pangan yang dapat dibeli dengan kartu keluarga sejahtera (KKS), dan mengedukasi KPM mengenai cara pengaduan permasalahan pemanfaatan dana,” paparnya.

Di tengah maraknya informasi mengenai wabah virus corona, sosialisasi dan penyaluran Program Sembako tetap berjalan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Lombok tengah. Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) agar tetap bisa mendapatkan bantuan program Sembako yang saat ini naik menjadi Rp 200.000.

Peran dan Solusi Pendamping Sosial TKSK dalam Meningkatkan Kesejahteraan KPM Pendamping bantuan sosial pangan, seperti TKSK sebagai Pendamping BPNT, memiliki peran strategis dalam penyaluran bantuan sosial kepada KPM. Para pendamping ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran program-program berkaitan dalam pengentasan kemisknanan dalam masyarakat, khususnya Bansos pangan hingga sampai ke KPM. TKSK Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT mencakup: registrasi, penggantian data, kontak informasi, dan pengaduan. Pendamping BPNT terdiri dari: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, (Pedoman Umum BPNT 2020).

Selain Koordintaor TKSK loteng salah seorang anggota TKSK Kec. Praya Barat Daya Saurim, S.I.P, menegaskan, peran penting tksk dalam melakukan pendampingan adalah memastikan hak hak KPM terpenuhi sesuai dengan ketetntuan dalam pedum BPNT dan tidak menutupi dalam setiap program pasti ada kelemahan dn kekurangannya sehingga tidaklah kami pungkiri ketika ada pihak lain atau LSM yg menyeroti keberadaan BPNT ini krna ini merupakan wujud dari perhatian dan kepedulian masyarakat dalam rangka memastikan prinsip-prinsip yang ada dalam penyakuran BPNT yaitu 6 T dan saya melihat perkembangan dan situasi dilapangan maka pedum BPNT ini perlu di revisi shingga menguntungkan semua pihak terutama KPM dan Agen Ewarung

Di akhir penjelasannya, Kordinator TKSK Kab. Lombok Tengah ini berpesan dan menyampaikan khususnya kesemua petugas baik TKSK dan pendamping PKH agar obyekitf melaksanakan tugas pendampingannya dengan tetap berpedoman pada aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, dan selalu mengedukasi masyarakat serta menyampaiakan kesemua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal program ini agar KPM atau penerima manfaat menerima hak-haknya secara utuh.

Ojik melanjutkan, kalau ada oknum yang didapatkan bermain sampai merugikan masarakat, jangan segan-segan dan jangan takut untuk melaporkan ke Dinas Sosial dan ke Aparat Penegak Hukum karna sesuai dengan Permensos N0 13 tahun 2011 Pasal 43 ayat 1 dan 2 menyebutkan;
1. Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (FAHRUN).

News Feed