oleh

Jaksa Menolak Eksepsi Penasihat Hukum

Warta Sidik — Jakarta

Sidang kasus Penipuan dan penggelapan atas terdakwa Dini Noviyanti dan Muhammad Yusuf Awaluddin kembali berlanjut secara Virtual, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/10/2020).

Kali ini agendanya terkait tanggapan jaksa atas eksepsi atau nota pembelaan yang dibuat oleh Tim penasihat Hukum terdakwa.

Sebelum persidangan dimulai Ketua Majelis Hakim Nazar Effriadi, SH, sempat menanyakan kepada JPU atas ketidak hadiran Dini Noviyanti di persidangan, “Dini Noviyanti masih dalam keadaan sakit dan masih dalam perawatan RS. Polri Bhayangkara,’’ jawab Jaksa I Gede Eka Haryana.

Baca juga:

“Gelombang Sakti 20” Latihan Posko I Korem 162/WB, Resmi Dibuka Pangdam IX/Udayana

Meski begitu, sidang tetap berlanjut dengan jawaban atas nota pembelaan Dini Noviyanti oleh JPU.

Yang pada kesimpulannya jaksa menilai bahwa nota keberatan Dini Noviyanti dianggap tidak dapat diterima dan meminta hakim untuk menolak nota keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa.

Artinya, jika eksepsi Dini Noviyanti ditolak pada putusan sela yang akan digelar nanti oleh majelis, maka sidang akan dilanjutkan dengan proses pembuktian, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Namun bila dalam putusan Sela hakim menerima eksepsi terdakwa Dini Noviyanti, maka dipastikan sudah bebas dari perkara yang menjeratnya.

Kembali dengan tanggapan Jaksa Penuntut umum yang menyebut nota keberatan Penasihat Hukum terdakwa Dini Noviyanti tidak dapat diterima.

Advokat Wahyu Nugraha, SH, menjelaskan, “Tadi Jaksa Penuntut Umum membacakan yang menurut kami tidak substantif. Jaksa mencari pembenaran-pembenaran menurut perspektifnya sendiri, yang sejatinya tak bisa membantah. Sayangnya dalam persidangan ini, kami tidak diperkenankan untuk menjawab bantahan jaksa.”

Baca juga:

Kepala Desa Tanak Beak vs Masyarakatnya, Camat Batukliang Ambil Langkah Mediasi

“Maka dari itu kita akan lebih tegaskan dalam pledoi dalam memberikan pembelaan terhadap kepentingan hukum klien kami,’’ jelasnya.

Usai jawaban Jaksa dibacakan, hakim menutup sidang tersebut. Dan sidang kembali dilanjutkan dengan agenda putusan sela yang akan digelar pada hari kamis mendatang tanggal 15 Oktober 2020.

Saat dimintai keterangan oleh Wartawan Warta Sidik usai sidang ditutup oleh Majelis, Advokat Mulahah, SH, sangat menyayangkan sikap JPU.

“Padahal klien kami sudah sehat dan sudah kembali berada di tahanan titipan Polda Metro Jaya dan bukan sedang sakit dirawat di RS. Polri Kramat Jati seperti yang diterangkan oleh JPU kepada hakim. Harusnya klien kami bisa dihadirkan di persidangan meskipun secara virtual,’’ ketuanya.

Menanggapi kejanggalan tersebut, di tempat yang terpisah Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, berpendapat, penegakan prinsip-prinsip Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia adalah menjadi keharusan, konsekuensi adanya pelanggaran Miranda Rule mengakibatkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh JPU menjadi tidak dapat diterima.

“Di Indonesia sudah banyak beberapa kasus yang dalam putusannya menyatakan pelanggaran Miranda Rule yang tidak bisa di toleransi dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh JPU menjadi tidak dapat diterima. Jangan sampai ini terjadi pada kasus a quo. Pemenuhan terhadap hak-hak terdakwa wajib dilaksanakan sebagai praktik peradilan yang sehat,” tegas Dwi. (dsw)

News Feed