oleh

Wagub Maluku Berjanji Panggil Investor Tambang Marmer, Sampaikan Aspirasi Warga Taniwel

Warta Sidik — Maluku

Wakil Gubenur Maluku, Barnabas Orno akhirnya menemui ratusan masyarakat dan mahasiswa Aliansi Taniwel Raya (Antara), yang melakukan aksi demo menolak tambang marmer di Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Didampingi oleh Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Suryadi Sabirin dan Kadis Lingkungan Hidup Roy Syauta Wagub duduk bersama pendemo di pelataran Kantor Gubernur Maluku, pada hari Kamis (8/10/2020).

Didepan para pendemo itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menyampaikan, pemerintah daerah Provinsi Maluku sangat memahami aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.


III Baca Juga :

Kapolri keluarkan TR Direktif Penanganan Unras Buruh Dalam Penolakan Omnibus Law


Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa, salah satu Vissi Missi kita adalah menjaga sumber daya alam agar generasi berikut juga bisa menikmatinya. Karena dunia ini, hanya titipan anak cucu. Tetapi kemudian, memang juga harus dikelola untuk kepentingan masyarakat banyak, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan masyarkat adat karena paling tahu,” tandasnya.

Dikatakan pula, pemerintah daerah Provinsi Maluku akan melakukan langkah langkah dan tentunya, akan netral dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Mantan Bupati MBD ini juga berjanji, akan memanggil Investor dari PT Gunung Makmur Indah sebagai perusahan pengelola tambang tersebut, untuk mendengar aspirasi dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

”Kasihlah, kita kesempatan. Kita kan, harus kaji dulu. Lalu nanti kita panggil Investor, sampaikan adanya keluhan atau penolakan dari masyarakat seperti ini. Kita harus menyatukan persepsi, dan kita mendukung. Pemerintah tidak ada yang neko neko,” ungkapnya.

Pemerintah kata Wagub, tetap berpihak kepada masyarakat. Namun, berikan kesempatan dan waktu. Karena semua ini, harus dikaji secara baik. ”Kita sudah serap apa yang adik adik semua sampaikan, dan lakukan. Pemerintah, akan tetap berpihak kepada rakyat. Kami akan kaji dulu,” ujar Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Barnabas Orno.

Sementara itu, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Suryadi Sabirin mengatakan, pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan berdasarkan sejumlah persyaratanya.

”Ada tiga persyaratan yakni. Perusahan memiliki nomor induk berusaha, perusahan memiliki Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat, serta tata ruang berdasarkan rekomendasi dari Bupati. Pemprov, menyetujuinya itu didasarkan pada kajian dari Kabupaten sebagai yang punya wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, meskipun ada izin wilayah usaha pertambangan oleh pihak perusahan, akan tetapi ada tahapan tahapan sebelum tiba pada produksi yaitu, izin Amdal dari P
pemerintah Provinsi Maluku.

”Tahapanya itu, pada Dinas teknis akan melibatkan tokoh adat maupun tokoh masyarakat setempat. Jadi, kalau masyarakat menerima ya akan dilanjutkan. Jika tidak, maka izinnya tidak akan kami keluarkan,” jelasnya.


III Baca Juga :

Organisasi Pemuda Batak Bersatu Rayakan Hari Ulang Tahunnya Yang Pertama


Mendengar penjelasan Wagub Barnabar Orno maupun Suryadi Sabirin, dan juga Kadis Lingkungan Hidup, pendemo kemudian membacakan pernyataan sikapnya yang tetap menegaskan, menolak perusahan tambang tersebut. Pernyataan tersebut oleh pendemo, kemudian diserahkan kepada Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Usai penyerahan pernyataan sikap tersebut, lalu kemudian para pendemo membubarkan diri dengan teratur. (Keklir Kace Makupiola).

News Feed