oleh

Koperasi di Sekolah Ternyata Bukan Koperasi Sekolah

Warta Sidik — Bekasi

Pejabat Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada WS mengatakan, Koperasi yang ada di tiap sekolah bukanlah koperasi sekolah. Mereka menegaskan bahwa koperasi di sekolah di kota Bekasi tidak beranggotakan siswa tapi guru dan karyawan.

Masih menurut mereka, karena bukanlah koperasi sekolah, tapi melakukan usaha perdagangan dan simpan pinjam, untuk itu perlu dibuatkan badan hukumnya. Namun, ketika dipertanyakan dasar hukum diperbolehkannya koperasi yang bukan koperasi sekolah berdiri dan beroperasi di sekolah, para pejabat itu tidak dapat menunjukkan.

Seperti diketahui, hampir semua sekolah di kota Bekasi, mulai tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK memiliki koperasi. Koperasi di sekolah itu memperjual belikan semua kebutuhan siswa, mulai dari alat tulis, jajanan sampai seragam sekolah. Tidak cuma itu, ternyata koperasi itu juga mengelola aset negara berupa sewa lahan kantin ke pihak pedagang.

Baca juga:

Bareskrim Polri Bongkar Dua Kasus Peredaran Narkoba Jenis Sabu Jaringan Internasional

Anehnya, saat memberikan keterangan-keterangan di atas, mereka didampingi oleh bagian hukum yang ‘katanya” memiliki kapasitas dalam hukum dan perundang-undangan. Dan bagian hukum tersebut tegas mengatakan bahwa koperasi yang bukan koperasi sekolah itu sah legalitasnya dan memiliki kewenangan dalam melakukan transaksi perdagangan di dalam lingkungan sekolah serta mengelola aset daerah.

“Seperti sekolah saya dulu,” kata Kepala Seksi Kurikulum SMP Disdik Kota Bekasi, “sejak tahun 2005 sudah berbadan hukum. Itu bukan koperasi sekolah atau koperasi siswa. Itu koperasi guru dan karyawan. Jenisnya adalah koperasi konsumen dan simpan pinjam.”

Saat dipertanyakan apakah dalam mendirikan koperasi tersebut, ada izin dari Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah, mengingat sekolah adalah lingkungan pendidikan.

Pejabat tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin yang diminta. Demikian juga dengan bagian hukum yang mendampingi mereka, tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Hal yang bertentangan dengan itu diungkapkan Kabid SMP Disdik Kota Bekasi. Kabid itu malah mengatakan bahwa koperasi di sekolah adalah KOPERASI SEKOLAH. Dan koperasi sekolah tidak harus beranggotakan siswa. Bisa beranggotakan guru dan karyawan. Dan untuk memberikan kepastian hukum, maka KOPERASI SEKOLAH itu perlu dibuatkan badan hukumnya.

Koperasi Di Sekolah Ternyata Bukan Koperasi Sekolah/ws

Sekretaris Dinas Pendidikan sendiri mengakui bahwa Koperasi di sekolah itu adalah koperasi guru dan karyawan yang anggota dan pengurusnya adalah guru dan karyawan. Bukan KOPERASI SEKOLAH yang beranggotakan siswa.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sampai berita ini diturunkan belum dapat memberikan keterangan apakah koperasi di sekolah adalah koperasi guru dan karyawan atau koperasi sekolah. Dan Kepala Dinas juga tidak dapat menunjukkan surat izin kepala dinas pendidikan tentang pendirian koperasi guru dan karyawan (koperasi konsumen) di lingkungan sekolah.

Selama ini masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa koperasi di sekolah yang memperjual belikan kebutuhan siswa adalah koperasi sekolah. Bukan sebuah badan hukum koperasi primer konsumen yang eksistensinya terlepas dari sekolah. Koperasi Konsumen (swasta) itu bebas melakukan transaksi perdagangan termasuk mengelola aset negara dilingkungan sekolah. Koperasi di Sekolah itu juga dengan tanpa malu-malu memampang plang usahanya di dalam sekolah.

Lucunya, walau ada peraturan yang melarang pendidik (guru) memperjualbelikan buku sampai seragam sekolah, tapi dengan berdalih koperasi, mereka dengan bebasnya memperjual belikan semua kebutuhan siswa. Siswa menjadi target dagang para guru (termasuk kepala sekolah–red) berkedokkan koperasi tersebut.

Padahal jelas diatur bahwa hanya koperasi sekolah yang boleh ada dan beroperasi di sekolah. Keberadaan koperasi sekolah diatur dalam SKB 4 Menteri tentang Koperasi Sekolah. Legalitas koperasi sekolah jelas diatur. Harus terdaftar di dinas koperasi dan mendapat penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dari Dinas Koperasi. Karena tujuan dari koperasi sekolah adalah untuk memberikan pembudayaan dan pembelajaran berkoperasi di kalangan siswa sejak dini.

Baca juga:

Nadiem Makarim Ujian Nasional (UN) Pada 2021 Dihapus 

Maka untuk itu, anggota dan pengurus koperasi sekolah haruslah siswa.

Inspektorat Kota (Itko) melalui Sekretaris Inspektorat mengatakan, untuk guru dan karyawan sudah ada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi (KPPKB).

“Apakah guru dan karyawan bukan pegawai pemerintah kota Bekasi?” tanya Sekretaris Inspektorat itu, saat WS menyampaikan langsung keberadaan Koperasi Primer Konsumen yang beranggotakan guru dan karyawan di sekolah.

Lain lagi halnya dengan keterangan yang didapat dari kalangan kepala sekolah. Beberapa kepala sekolah yang berhasil dikonfirmasi mengatakan bahwa mereka sudah mengurus badan hukum koperasi mereka. Jadi, kata mereka, yang melakukan transaksi adalah koperasi. Bukan sekolah. Tapi mereka tidak mengingkari bahwa yang menjadi pengurus koperasi adalah guru sekolah tersebut. Dalam artian, guru dan kepala sekolah, melalui koperasi itu, telah melanggar sumpah janji guru.

Mereka kini adalah pedagang yang mengambil keuntungan finansial dari murid di sekolahnya sendiri, bukan lagi guru yang mengajar dan mendidik muridnya. Mereka secara nyata dan jelas telah menjadikan siswa sebagai sasaran dagang. Hal itu merupakan sebuah bentuk pengeksploitasian siswa. Karena koperasi itu adalah kumpulan guru-guru yang secara sadar membuat sebuah kesepakatan bersama diatas akta hukum koperasi untuk mencari keuntungan dari siswa mereka sendiri. Dan, entah dapat restu dari mana, mereka juga secara leluasa menyewa-nyewakan lahan negara sebagai sumber pendapatan koperasi mereka.

Baca juga:

Kapolda Metro Jaya Beri Ucapan Selamat dan Potongan Kue ke Pangdam Jaya

Bagaimana hal ini bisa dibiarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebagai pemegang mandat pengguna barang. Dan sejak kapan guru mendapat tugas tambahan sebagai pedagang di sekolah? Apakah itu menjadi bagian dari RPP mereka sebagai guru?

Aris Prayoga, pemerhati pendidikan di Kota Bekasi, mengatakan, koperasi guru dan karyawan di sekolah itu hanya akal-akalan sekolah saja. Jelas dalam undang-undang Sisdiknas bahwa sekolah adalah sarana pendidikan. Dan guru adalah pendidik. Jangan jadikan sekolah sebagai ajang bisnis, dan guru kembalilah mengajar dan mendidik. Apakah ada korelasi koperasi guru dan karyawan yang mengeksploitasi siswanya sendiri dengan pendidikan?

“Ini lingkungan pendidikan. Ada aturan yang mengatur. Dan guru tugasnya mengajar dan mendidik. Bukan menjadi pedagang. Jangan jadikan koperasi sekolah sebagai kedok untuk memperkaya diri sendiri. Sudahlah, jujurlah dengan hati nurani. Apa yang mereka lakukan selama ini sudah salah. Jangan dilanjutkan lagi,” tegas Aris. (GP/WS)

News Feed