oleh

Oknum Kades P. Bengkalak Jadi Terlapor..!! Masyarakat Dilarang Jumpa Wartawan WS, Bides Jadi Korban Hasutan 

Warta Sidik — SIMEULUE

Prihal ini bermula dari RS atau Rosmaidar (Korban) melaporkan AH oknum PAW Kepala Desa Pulau Bengkalak kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 Agustus 2020.

Dalam pengaduan tersebut, Rosmaidar mengakui bahwa AH telah menjalin hubungan tanpa status dengan Rosmaidar hingga memiliki seorang anak perempuan yang kini telah berusia 12 tahun. Rosmaidar terpukau oleh janji manis AH hingga rumah tangganya hancur berantakan dan suaminya meninggalkan Simeulue hingga kini tidak kembali.

Selanjutnya, Rosmaidar menuntut pertanggungjawaban AH selaku ayah untuk menafkahi anak mereka, Rosmaidar juga menuntut AH membayar ganti rugi atas harta bendanya yang telah dijual oleh AH selama ini termasuk satu unit rumah rangka baja dan kios yang berisi sembako.

Baca juga:

PN JAKUT JATUHKAN DENDA TERHADAP PARA PELANGGAR PERDA No.79 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB 

Pengaduan Rosmaidar terus bergulir hingga pada tanggal 07 September 2020, DPMD Kabupaten Simeulue memanggil Rosmaidar selaku pelapor juga seorang tokoh masyarakat dari Desa Pulau Bengkalak untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya.

Karena terancam dicopot dari jabatan kepala desa, AH panik dan melakukan sejumlah tindakan diskriminasi terhadap masyarakatnya sendiri yang dianggap berseberangan dan tidak mendukungnya. AH secara spontan menuding sebanyak 14 orang masyarakat Desa Pulau Bengkalak telah melaporkannya bersama korban kepada Bupati Simeulue.

Aksi balas dendam dan intimidasi terhadap orang-orang yang dianggap tak sepaham mulai dilancarkan. Ironisnya, oknum ketua dan anggota BPD selaku perwakilan masyarakat yang semestinya sebagai penengah sebaliknya memposisikan diri secara terang-terangan membela AH dan ikut melakukan tindakan intimidasi kepada masyarakat yang dianggap lawan dengan alasan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan mereka dengan AH.

Sikap arogansi dan semena-mena dari AH selaku kepala desa dan para pendukungnya yang rata-rata aparat desa dan BPD semakin nyata dan membabi buta di tengah masyarakat yang dipersalahkan, bahkan salah seorang Bidan Desa yang bertugas di Pustu Desa Pulau Bengkalak yang tidak tau apa-apa terkena imbas dari aksi AH dan BPD.

Karena dianggap suami dari Bidan tersebut ikut mendukung proses kasus AH maka sengaja dicari-cari kesalahan Bidan tersebut untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas Teupah Selatan dengan maksud agar sang Bidan diproses dan dipecat.

Baca juga:

Pemberian Penghargaan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) Kepada Polres Jepara 

Tak hanya itu bahkan AH dan oknum pengurus pemuda dan oknum BPD melarang masyarakat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Wartawan dari Media WARTA SIDIK yang telah mempublikasikan perihal kasus AH sesuai laporan korban. Jelas hal ini telah bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kebebasan PERS dalam melaksanakan tugas Jurnalistik di lapangan dan dapat dipidanakan para bersangkutan.

Sementara itu, padahal jika dianalisa secara baik dan seksama oleh AH dan para koleganya masyarakat yang 14 orang tersebut bukan ikut melaporkan AH akan tetapi mereka meminta kejelasan atas laporan Rosmaidar kepada Pemkab Simeulue dalam surat mereka tertera jelas kalimat yang berimbang bukan menuding.

“Apabila Terbukti, Maka Segera Menonaktifkan AH Dari Jabatan Selaku Kepala Desa Pulau Bengkalak Yang Telah Mencoreng Nama Baik Kampung Pulau Bengkalak. Namun Apabila Tidak Terbukti, Maka Kami Mohon Kepada Bupati Simeulue Agar Nama Baik Dari AH Selaku Kepala Desa Pulau Bengkalak Untuk Rehabilitasi, Demikian Permohonan Dari Masyarakat.”

Akan tetapi niat baik dan proaktif demokrasi dari masyarakat tersebut tidak dapat dilihat secara positif oleh AH karena ambisi dan rasa takut kehilangan jabatannya telah menggelapkan mata dan pikiran sehingga niat baik pun menjadi salah ditambah lagi pihak ketiga yang punya kepentingan ikut bermain dan membackup AH untuk beraksi.

Intimidasi dan diskriminasi yang dilakukan AH dan para koleganya tak menghentikan proses kasus yang sedang diproses malahan dapat menimbulkan kasus-kasus baru atau laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi.

Sedang pihak Perwakilan Media WARTA SIDIK akan menindak lanjuti secara hukum atas upaya pelarangan dan upaya menghalangi tupoksi Jurnalisnya dilapangan dari para oknum-oknum tersebut. (Eko)

News Feed