oleh

“Waduk Krueng Keureuto Bersengketa” Warga Bener Meriah Surati Plt.Gubernur Aceh Minta Keadilan

Warta Sidik — Bener Meriah

Warga Kampung Rusip dan Tembolon Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah Menuntut Keadilan Kepada Pemerintah Aceh Atas Tanah Mereka Seluas 159 Hektar Yang Dijadikan Lahan Waduk Krueng Keureuto Tanpa Kepastian Hukum Hingga Kini. (06/03/20).

Masyarakat dari Kecamatan Syiah Utama ini merasa kecewa telah perlakukan tidak adil hak atas tanah mereka dirampas begitu saja tanpa melalui tata cara yang arif dan bijaksana dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah maupun dinas terkait,

Lebih parahnya lagi, menurut mereka banyak bermunculan statemen dan pernyataan dimedia yamg sangat “Kontroversi” seakan-akan membenarkan tindakan sepihak padahal sangat jauh berbeda dengan kenyataan dilapangan. Seperti yang disampaikan Arifi Raje kampung Rusip ini,


III Baca Juga :

“Diduga Kapolsek Neglasari Tebang Pilih Memfasilitasi Ruangan Khusus Kepada ANI Tersangka 170 Anak Seorang Kompol “


“Kami meminta kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah untuk berhenti membuat peryataan yang kontroversi dimedia yang hanya membenarkan sikap dan tindakan mereka merebut lahan kami,”Tegasnya

“Statemen Kepala Dinas Pertanahan itu sangat mengecewakan kami khususnya warga kampung Rusep dan Tembolon karena berbeda dengan yang ada dilapangan, bagaimana tidak kami kecewa dan menuntut keadilan apabila tanah kami yang sudah turun – temurun dari jaman nenek moyang kami tiba – tiba diambil alih begitu saja bahkan saat ini masuk dalam wilayah kecamatan lain,”Kata Arifin.

“Sungguh ironis bukan,,,, Posisi Kampung Rusip saat ini berada dalam kondisi sangat dirugikan atas keluarnya Peta tata Ruang dari Kabupaten Bener Meriah pada Desember 2019 lahirnya Peta tersebut telah menghilangkan sebagian wilayah desa kami yang seharusnya Genangan Waduk Krueng Keureuto masuk wilayah Rusip dan Tembolon Kecamatan Syiah Utama kini telah berubah menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Mesidah,”Jelas Arifin

“Silahkan di Kroschek di AMDAL, Badan Statistik Nasional dan PUPR serta di PT. Brantas (Persero) selaku kontruksi Waduk tersebut. Apa ada, desa kami bagian dari wilayah Kecamatan Mesidah, kami jangan dibodohi-bodohi kami pemilik tanah dan sudah ada disini sebelum yang membuat statemen tersebut menjadi kepala Dinas Pertanahan Bener meriah.

“Kita semua disini amat kecewa atas sikap yang tidak memihak kepada keadilan, seorang kepala Dinas Pertanahan Bener meriah membuat pernyataan secara sepihak ditingkat pemerintahan Kabupaten Bener Meriah tanpa menghiraukan psikologis lapangan dan dampaknya yang dapat menjadi boomerang dan sengketa seperti saat ini, dan sayangnya Pemerintah Kabupaten ini tutup mata dengan nasib dan keluhan kami yang telah dizalami,”Ujarnya dengan tegas

“Saya Arifin Selaku Reje Kampung Rusip menolak Peta tersebut karna peta tersebut tanpa sepengatahuan kami dari masyarakata Kampung Rusip dan tembolon serta peta tersebut dibuat baru-baru ini Desember 2019.

“Selanjutnya, Saya Arifin Reje Kampung Rusip mempertanyakan Kepada Dinas Pertanahan Referensi pembuatan peta tata ruang tersebut dari mana ???

“Kalaupun peta tersebut lahir atas Qanun Bener Meriah kapan disosialisasinya,,,, Dimana,,,, dan siapa yang dilibatkan,,,, apa kami selaku yang punya tanah pernah dilibat dalam hal itu ???

“Jelas-jelas ini merupakan kepentingan sepihak, Dinas Pertanahan Bener meriah

Mengeluarkan Peta tersebut bertujuan untuk memuluskan rencana yang menguntungkan pihak-pihak tertentu sehingga kami diklabui dan dibodohi bahkan untuk pembuatan Peta pun tanpa melibat dan sepengetahuan kami masyarakat, bukan ini suatu tindakan perampasan yang terstuktur oleh pelaku yang notabene bagian dari pemerintahan yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang merdeka,

“Dikemanakan UDD 45 dan PANCASILA serta Hak Asasi Manusia jika tidakan perampasan atas kepemilikan masih dilegalkan,” Tanya Arifin

Seterusnya, Arifin menyampaikan “Kami sangat menyesalkan atas sikap Kepala Dinas Pertanahan Bener meriah yang mengambil kebijakan di atas meja saja tanpa turun Kelapangan, Seharusnya ia seorang pegawai pemerintah yang membidangi ini, wajib turun kelapangan dan melihat langsung apa masalah yang terjadi dilapangan, jangan hanya menerima laporan dari bawahanyanya saja secara mentah,”Katanya

“Anda seorang Kepala Dinas Pertanahan Bener meriah hadir dalam rangka Dinas ke Aceh Utara namun anda hanya mondar mandir di Pante Bahagia, Alue Ubay tanpa kelokasi pembebasan lahan, Anda tidak peka terhadap Psikologis dilapangan bagaimana kondisi sebenarnya, padahal dalam AMDAL sangat jelas dan detail di atur menyangkut wilayah mana yang terkenak genangan Waduk di Kabupaten Bener Meriah yaitu di Rusip dan Tembolon, di AMDAL tersebut di tulis bukan hanya soal area pembebasan lahan tapi soal teknis kontruksi,”Jelas Arifin

“Sekarang, bagaimana bisa kepala Dinas Pertanahan Bener meriah Kabupaten Bener Meriah meragukan AMDAL dan menyalahi AMDAL yang telah dibuat dan disahkan terlebih dahulu sebelum Peta kepentingannya itu ia keluarkan ???

“Hari ini, posisi kami adalah memperjuangkan hak kami dan wilayah kami, Kami tidak akan mundur satu langkahpun dan kami siap sampai kemanapun batasnya,”Tutup Arifin (Raje Kampung Rusip)

Hal senada juga disampaikan oleh Rusmin Raje Kampung Tembolon Kecamatan Syiah Utama,

“Hentikan perampasan dan pembodohan ini, saya meminta kepada kepala Dinas Pertanahan Bener meriah untuk berhenti bersikap provikatif dengan berbagai pernyataan-pernyataan keliru di media massa, dia hanya membenarkan sikap dan tindakannya atas kepentingannya sendiri bukan sesuai fakta yang sebenarnya, saya tegaskan sekali lagi jangan coba-coba bermain-main dengan kami,”Tegas Rusmin

“Kepala Dinas Pertanahan Bener meriah menyampaikan statemen dimedia seakan-akan sudah beres semua dan tanpa beban moral, katanya lahan dikecamatan Mesidah sudah rampung sedang dikecamatan Syiah Utama belum rampung, apa maksud itu,,,, Yang terhormat kepala Dinas Pertanahan Bener meriah, pertanyaan saya pada saat pendataan tanggal 16 Februari 2020 dilokasi Waduk Krueng Keureuto itu apakah anda hadir ???

“Anda tau tidak,,,, Surat sporadik yang dikeluarkan oleh Reje Simpur Kecamatan Mesidah tumpang tindih suratnya dengan surat Rusep dan Tembolon !!!

“Anda tau tidak dilapangan surat yang dibuat oleh Simpur Kecamatan Mesidah tidak memiliki tanah hanya memiliki surat bodong alias rekayasa, bahkan waktu ditanya sama masyarakat pemilik tanah sebenarnya, mereka yang mengandalkan surat itu tidak tauh mana batas-batas yang mereka klaim tanah mereka, siapa Selatan, Siapa Utara, Siapa Timur dan Siapa Barat tak ada satupun yang bisa menjelaskan, apa mungkin seorang pemilik tanah tidak tau batasnya dengan orang lain,,,, Jelas ini suatu rekayasa belaka untuk merampas hak orang lain, makanya kepada kepala Dinas Pertanahan Bener meriah sekali-sekali turun lapangan jangan hanya duduk dikantor saja dengan demikian tidak terjadi kekeliruan seperti saat ini,”Ujar Rusmin sangat berang.


III Baca Juga :

Pemda Konsel Gelar Rapat Evaluasi MCP Korsupgah KPK


Lanjut Rusmin, Kami pada prinsipnya, kalaupun tetap Kepala Dinas ngotot mengacu ke Peta tata ruang maka ubah dulu data di AMDAL, Badan Statistik Nasional, PUPR dan di PT. Brantas (Persero) sekali lagi, Saya Kusmin selaku Reje Tembolon menolak Peta Tata Ruang itu terlepas dari Qanun Bener Meriah ini bukan proyek Pemda ini Proyek strategis Nasional kiblat pembangunan tetap AMDAL,

“Menjadi pertanyaan kami, ada apa dengan kepala Dinas Pertanahan Bener Meriah ini,,,, Waduk Krueng Keureuto yang terkena Genangan hanya 159 hektar saja kesannya sangat ribet dan dipersulit, sedangkan di Kabupaten Aceh Utara saja yang memiliki lahan seluas 1.200 hektar lebih hampir 10 x lipat dari lahan waduk ini pembebasan lahannya dipermudah dan tidak seribet ditempat kami dan prosesnya semua mengacu pada AMDAL yang ada,”Kata Rusmin

“Kami telah beritikad baik dengan menempuh jalur Administratif hingga menyurati Plt.Gubernur Aceh, namun apabila belum juga ada tanggapan secara nyata maka jangan salahkan kami jika berbuat sesuatu diluar kendali, kami masih menunggu itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan ini secara arif dan bijaksana tanpa dan kericuhan yang berkepanjangan, bila perlu Presiden Jokowi kita surati untuk penyelesaian sengketa ini,”Tutupnya

Dipihak lain, Wira Lentera Jiwa (WLJ) yaitu Grub We Love Jokowi Nasional telah menanggapi perihal sengketa tanah Waduk Krueng Keureuto ini, seperti yang disampaikan Yanes Yosua Frans berikut ini,

“Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan Proses Hukum, kita selesaikan dipengadilan saja karna menurut laporan ke WLJ Pusat, bahwasanya masyarakat telah mengirimkan surat ke Bupati Bener Meriah, DPRK bahkan untuk PLT Gubernur Aceh namun krisis penyelesaian belum ada suatu tindakan nyata dari pihak manapun, iya sudah kita selesaikan dipengadilan saja, saat ini kami dari Jakarta terus memantau dan terus berkomunikasi secara instens ke Aceh,”Pungkas Pentolan WLJ itu.

Media Nasional Warta Sidik – Aceh (@ko)

News Feed