oleh

Pungli Prona / PTSL Rp 258 Juta, Kades Subur Di Tetapkan Menjadi Tersangka

Warta Sidik – Nganjuk

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus dugaan pungli Prona/ PTSL desa Katerban, kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk akhirnya dinyatakan  P-21 oleh tim Jaksa pemeriksa Kejari Nganjuk. Pada Jumat (21/12/2018) berkas perkara resmi telah dilimpahkan dari penyidik Polres ke Kejari Nganjuk.

Pelimpahan  berkas perkara juga diikuti penyerahan seluruh barang bukti diantaranya mebeler, genset, sound system, uang tunai dan tersangka Subur, kades Katerban. Sehingga sejak hari Jumat, status Subur berubah menjadi tahanan Kejaksaan dan ditempatkan di LP Nganjuk.

Penetapan “tersangka tunggal” dalam kasus Prona/ PTSL desa Katerban diluar dugaan banyak pihak, utamanya kades Subur sendiri. Kasus Katerban menjadi perhatian khusus masyarakat terutama para praktisi hukum, karena satu-satunya Prona/ PTSL di kabupaten Nganjuk yang masuk ranah hukum, meskipun diduga kuat di desa/ kelurahan lain juga terjadi praktek yang sama (pungli).

Bahkan kapolres Nganjuk AKPB Dewa Nyoman NW, SIK, MH pernah menyatakan, ada 17 desa yang terindikasi kuat terjadi penyimpangan yang mencolok dalam pelaksanaan Prona/ PTSL di kabupaten Nganjuk, “Usai OTT Kades Katerban, Polres Terus Bidik Pungli PTSL”).       

Semula diprediksi akan ada tambahan tersangka baru lantaran kasus pungli Prona/ PTSL ini dilakukan secara berjamaah. Pungutan biaya sebesar Rp 1 juta tiap bidang merupakan “kesepakatan” bersama panitia yang terdiri kades, sekdes dan perangkat desa. Dana itu juga tidak dinikmati sendirian oleh kades Subur. Distribusinya sangat jelas, kades terima Rp 700.000/ bidang, sekdes Rp 50.000/ bidang dan perangkat desa selaku pelaksana lapangan Rp 250.000/ bidang.

Kades dibebani pembelian patok batas dan meterai 6000, sekdes membantu persiapan administrasi dan perangkat desa melakukan pemberkasan, validasi data, membantu pengukuran, penyiapan saksi, penyerahan berkas ke kantor Pertanahan, dll kegiatan persiapan lainnya.

Ditetapkan sebagai tersangka sendirian oleh penyidik Polres Nganjuk, kades Subur melalui penasehat hukumnya Bambang Sukoco, SH MH kepada warta sidik menyatakan, merasa dirinya telah diperlakukan tidak adil. Kata Bambang Sukoco, tidak bisa dipungkiri bahwa kasus Katerban merupakan delik berjamaah. Hal ini bisa dicermati sejak penetapan nilai nominal biaya hingga distribusi dana milyaran rupiah dari pemohon juga dibahas dan dinikmati bersama.

“Anehnya giliran timbul masalah hukum, kades Subur justru yang mempertanggung-jawabkan sendirian. Jelas ini tidak adil. Makanya klien Kami tetap mendesak agar semua yang terlibat (perangkat desa) juga ikut bertanggung jawab di depan hukum”, kata mantan jaksa ini.       

Bambang Sukoco juga menjelaskan, selama dalam penyidikan  di Polres para perangkat desa Katerban juga sudah mengembalikan dana yang diterima dari 1.497 pemohon Prona/ PTSL ke penyidik yang seluruhnya sebesar Rp 258 jt. jumlah itu hanya sebagian dari total dana yang diterima 15 orang perangkat desa (minus kades dan sekdes) yang mencapai Rp 374.250.000 (jika diasumsikan jumlah pemohon 1.497 dan sudah membayar lunas semua).

Ada selisih dana sebesar Rp 116.250.000 yang tidak ikut disita sebagai barang bukti. Dana sebesar itu bisa diasumsikan yang sudah dibelanjakan untuk proses pemberkasan (ATK, transportasi, konsumsi, dll) yang dilakukan perangkat desa selaku panitia pelaksana, bisa terlihat kecil karena kebutuhan terbesar yakni untuk pengadaan patok batas (harga pasar Rp 7.500/ biji dan materai Rp 6.000/ lembar sudah diambilkan dari dana Rp 700.000/ bidang yang diterima kades.      

Menurut Bambang Sukoco, pengembalian uang yang diduga hasil pungli (korupsi) tidak menghapus perkara pidana. Kasus yang terjadi di desa Katerban, kata Bambang Sukoco, nyata-nyata merupakan delik yang sudah selesai. Selain ada niat pelaku juga sudah menikmati uang hasil korupsi.

“Sebab itu klien Kami tetap mendesak penyidik untuk bertindak profesional, yang terlibat harus diusut tuntas. Logika hukumnya, tidak mungkin kasus seperti ini hanya ada satu tersangka, selain ada pelaku utama juga ada pelaku pembantu yang harusnya bisa dijerat menggunakan pasal 55 KUHP (delik penyertaan, red)”, tambah pengurus DPC Peradi Nganjuk ini antusias.

Dalam kasus dugaan pungli Prona/ PTSL ini kades Subur yang sudah menikmati hotel prodeo sejak 28 Agustus 2018, dibidik dengan pasal 11, 12 huruf e dan pasal 18 ayat (1) UU no. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  (M.Muhkrom/ Sukarno).

Komentar

News Feed